Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
JAKSA Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bunyi sadapan telepon antara Adi Wahyono dan ajudan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yakni Eko Budi Santoso.
Adi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, untuk proyek pengadaan paket sembako bansos covid-19. Dalam rekaman tersebut, Adi yang turut ditersangkakan dalam perkara ini diketahui akan menitipkan uang saku ke Eko. Percakapan tersebut terjadi sebelum kunjungan kerja Juliari ke Semarang dan Kendal.
"Nanti barangnya yang bawa Mas Eko aja ya? Nanti diperiksa nanti," ujar Adi dalam percakapan hasil sadapan tersebut, Senin (22/3).
Baca juga: Ada Pos Pengaduan, Korban Korupsi Bansos Dipersilakan Lapor
Awalnya, Eko bertanya ihwal barang yang dimaksud Adi. Setelah mendapatkan penjelasan bahwa barang tersebut adalah uang saku, maka Eko mengamini permintaan Adi.
"Ya ada uang saku, langsung dibawa ke Semarang dan Kendal," lanjut Adi.
"Aman sudah, entar kita bawa," timpal Eko.
Kendati demikian, Eko menjelaskan Adi tidak jadi menitipkan uang saku tersebut kepadanya. Hal itu disebabkan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan pesawat akibat rapat terbatas di Istana Bogor.
Baca juga: KPK Dalami Jatah Juliari dari 3 Vendor Bansos
Setelah rapat terbatas berakhir, rombongan Juliari langsung bergegas menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Meski sempat bertemu Adi di dalam pesawat, Eko mengklaim tidak terjadi penyerahan uang saku yang dimaksud.
Saat ditanya JPU KPK ihwal bentuk titipannya pun, Eko mengaku tidak mengetahuinya. "Karena kan belum saya pegang," kilahnya.
Dalam sidang sebelumnya, uang titipan dari Juliari sempat dikonfirmasi ke beberapa saksi. Staf ahli Juliari bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo misalnya, menyebut adanya titipan Juliari ke dirinya, untuk diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Suyuti.(OL-11)
KPK Jemput Paksa Pengusaha Tambang Rudy Ong Chandra
Status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel akan diumumkan besok. Noel diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan
KPK menangkap wiraswasta Rudy Ong Chandra (ROC), tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (21/8)
KPK menangkap wiraswasta Rudy Ong Chandra (ROC), tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (21/8).
Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.
Hasil dari OTT itu, KPK telah menyita 22 kendaraan dari operasi tersebut yang terdiri dari 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved