Berita Terbaru Peraturan Pemerintah Hari Ini

PP Penyesuaian Royalti Minerba Terbit, Berlaku 26 April

Terdapat sejumlah penyesuaian tarif, utamanya pada komoditas batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, platina, dan timah.

Pembatasan Anak-anak Bikin Akun Medsos Kemungkinan Diatur lewat PP

Bila aturan tersebut perlu diperkuat, maka PP yang sudah disahkan bisa dijadikan Undang-Undang (UU)

Antisipasi Hilangnya Keanekaragaman Hayati, KLHK Susun PP terkait Sistem Penyangga Kehidupan

(KLHK) tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sistem penyangga kehidupan.

Aturan Turunan UU Kesehatan Diapresiasi meski masih Sisakan Persoalan

Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024 menuai apresiasi publik.

Komisi IX: Aturan Kontrasepsi di Sekolah Ditafsirkan Legalkan Seks Bebas

DPR meminta Kementerian Kesehatan merevisi Pasal 103 ayat 4e PP 28/2024 karenga pemerintah dianggap menyetujui pembagian alat kontrasepsi di lingkungan sekolah.

DPR Kecewa PP Produk Tembakau Minim Pelibatan Publik

Komisi IX DPR RI kompak mengemukakan ketidakpuasan mereka terkait proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

MUI Minta Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Diperjelas

MUI mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang regulasi penyediaan alat kontrasepsi pada pasangan kaum remaja dan usia sekolah melalui PP No.28/2024 tentang Kesehatan. 

DPR: Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja Bisa Jadi Bumerang

Aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja dinilai bisa jadi bumerang.

Ditunggu, Aturan Penjualan dan Promosi Rokok dalam PP 28/2024

Pemerintah bisa merumuskan kembali peta jalan pengendalian zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik di Indonesia dengan menekankan aspek-aspek kesehatan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Kritik Penyediaan Layahan Kontrasepsi bagi Remaja

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher mengkritik PP 28/2014 tentang Kesehatan. PP itu menyediakan layanan kontrasepsi bagi remaja.

Implementasi PP Pengendalian Tembakau, Jangan Hanya di Atas Kertas

Seto sangat menyayangkan adanya gerakan industri rokok dan tembakau yang tetap gencar melakukan kegiatan yang bertujuan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

PP No 28/2024 belum Tegas, masih Bisa Dikompromikan

Saat ini masih banyak anak muda yang tidur setelah pukul 22.00 WIB sehingga kerap kali terpapar iklan rokok.

PP Kesehatan Akomodir Penyediaan Layanan Konseling bagi Perokok Aktif

Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Kesehatan telah memberi mandat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera memberikan layanan konseling bagi para perokok aktif.

MUI: Pasal Aborsi dalam PP 28/2024 Belum Tepat dengan Prinsip Islam

Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana

Pemerintah Terbitkan PP Atur Kandungan Gula dan Garam di Pangan

PP tersebut menyebutkan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak mempertimbangkan kajian risiko serta standar internasional.

Presiden Jokowi Didesak Sahkan Rancangan PP Kesehatan

Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.

Program Asuransi Wajib untuk Kendaraan Menunggu Peraturan Pemerintah

Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Kewajiban Asuransi Mobil dan Sepeda Motor pada 2025, OJK Tunggu PP

PEMERINTAH berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil diikutsertakan asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga di 2025.

Siapkan Aturan, Pemerintah Ingin Diaspora Mudah Kembali ke Indonesia

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memudahkan diaspora Indonesia kembali ke tanah air. 

16 Kawasan Logistik Berikat Baru Menyusul

SETELAH 11 kawasan logistik berikat diresmikian, akan ada tambahan 16 pusat logistik berikat (PLB) lainnya yang akan segera menyusul.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting