Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberantasan judi online (judol) masih dalam proses harmonisasi. Pihaknya akan mengumumkan PP baru tersebut setelah semuanya siap.
“Sekarang sudah lagi diharmonisasi, dalam waktu dekat akan segera selesai ya,” kata Supratman di kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (17/6).
Saat ditanya kapan target PP tersebut akan rampung, ia tak bisa menyebut kapan harmonisasi ini selesai tapi dalam waktu dekat. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum bertugas memimpin proses harmonisasi sebelum rancangan tersebut disahkan.
“Intinya sekali lagi bahwa yang namanya judi online itu menjadi fokus bagi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto juga sudah menekankan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka melakukan pencegahan terkait dengan judol. Karena dampaknya begitu besar,” tukas Supratman.
Selain itu, Supratman menuturkan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta instansi terkait masih akan mematangkan muatan substansi yang diatur dalam PP tersebut.
“Oleh karena itu, saat ini masih saya lagi menunggu laporan dari Direktur Jenderal Perundangan-undangan terkait dengan materi muatan yang saat ini sementara dimatangkan di antara seluruh kementerian,” imbuhnya.
Kendati demikian, Supratman menekankan bahwa PP ini tak hanya mengatur soal penindakan, tapi juga pencegahan judol. “PP ini lebih menekankan bahwa upaya pencegahan maupun penindakannya bisa lebih maksimal,” jelas Supratman.
Diketahui, PP Judol tengah digodok di Kementerian Komunikasi dan Digital sebagau bentuk amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi warga dari ancaman judol.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberantasan Judi Online (PP Judol) saat ini masih dalam proses finalisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum).
“PP Judol sekarang ada di Kementerian Hukum, jadi update terakhir itu dari Kementerian Hukum yang berhak,” kata Meutya pada Senin (16/6). (Dev/P-2)
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Menkum Supratman Andi Agtas mengapresiasi kinerja jajaran Kemenkum sepanjang 2025, dari koperasi Merah Putih hingga pos bantuan hukum.
Hartono menekankan urgensi pemahaman hukum bagi siswa sebagai bekal penting dalam bermasyarakat.
DJKI mengapresiasi peran guru dan dosen dalam peningkatan pencatatan hak cipta dan paten di lembaga pendidikan sepanjang 2022–2025.
Spotify selaku penyedia layanan digital yang berbentuk platform streaming musik berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam bagaimana penghitungan, pengumpulan
DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih menyambut baik atas terbitnya Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Sugeng mengungkapkan bahwa saat ini internal Polri tengah mengalami gejolak akibat ketiadaan pegangan regulasi yang kuat bagi anggota yang berada di luar struktur institusi kepolisian.
Terdapat sejumlah penyesuaian tarif, utamanya pada komoditas batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, platina, dan timah.
Bila aturan tersebut perlu diperkuat, maka PP yang sudah disahkan bisa dijadikan Undang-Undang (UU)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved