Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberantasan judi online (judol) masih dalam proses harmonisasi. Pihaknya akan mengumumkan PP baru tersebut setelah semuanya siap.
“Sekarang sudah lagi diharmonisasi, dalam waktu dekat akan segera selesai ya,” kata Supratman di kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (17/6).
Saat ditanya kapan target PP tersebut akan rampung, ia tak bisa menyebut kapan harmonisasi ini selesai tapi dalam waktu dekat. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum bertugas memimpin proses harmonisasi sebelum rancangan tersebut disahkan.
“Intinya sekali lagi bahwa yang namanya judi online itu menjadi fokus bagi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto juga sudah menekankan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka melakukan pencegahan terkait dengan judol. Karena dampaknya begitu besar,” tukas Supratman.
Selain itu, Supratman menuturkan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta instansi terkait masih akan mematangkan muatan substansi yang diatur dalam PP tersebut.
“Oleh karena itu, saat ini masih saya lagi menunggu laporan dari Direktur Jenderal Perundangan-undangan terkait dengan materi muatan yang saat ini sementara dimatangkan di antara seluruh kementerian,” imbuhnya.
Kendati demikian, Supratman menekankan bahwa PP ini tak hanya mengatur soal penindakan, tapi juga pencegahan judol. “PP ini lebih menekankan bahwa upaya pencegahan maupun penindakannya bisa lebih maksimal,” jelas Supratman.
Diketahui, PP Judol tengah digodok di Kementerian Komunikasi dan Digital sebagau bentuk amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi warga dari ancaman judol.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberantasan Judi Online (PP Judol) saat ini masih dalam proses finalisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum).
“PP Judol sekarang ada di Kementerian Hukum, jadi update terakhir itu dari Kementerian Hukum yang berhak,” kata Meutya pada Senin (16/6). (Dev/P-2)
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Razilu mengatakan angka monumental ini menunjukkan antusias luar biasa dari masyarakat Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Maria menuturkan, data foto paspor dirinya dikirim oleh JS melalui WA kepada sejumlah pihak yang tidak ada kepentingannya.
Penjemputan bisa dilakukan jika proses ekstradisi dimenangkan oleh Indonesia.
Kemen Imipas mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Terdapat sejumlah penyesuaian tarif, utamanya pada komoditas batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, platina, dan timah.
Bila aturan tersebut perlu diperkuat, maka PP yang sudah disahkan bisa dijadikan Undang-Undang (UU)
(KLHK) tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sistem penyangga kehidupan.
Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024 menuai apresiasi publik.
DPR meminta Kementerian Kesehatan merevisi Pasal 103 ayat 4e PP 28/2024 karenga pemerintah dianggap menyetujui pembagian alat kontrasepsi di lingkungan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved