Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya bakal mengatur pembatasan anak-anak membuat akun media sosial (medsos). Aturan itu berpeluang melalui peraturan pemerintah (PP).
"Kami ada beberapa pilihan Pak ketua, yang pertama aturan PP kemudian undang-undang, aturan PP nanti bisa diikuti oleh Permen (peraturan menteri)," kata Meutya saat rapat di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Meutya mengaku pihaknya masih melakukan uji coba soal aturan pembatasan anak-anak membuat akun medsos. Namun, soal kemungkinan aturan harus bisa berlaku cepat, maka opsi yang memungkinkan melalui PP.
"Semuanya kami exercise tapi memang kalau untuk dalam waktu segera, ya memang itu PP dulu yang kita konsentrasikan," ujar Meutya.
Dia menambahkan bila aturan tersebut perlu diperkuat, maka PP yang sudah disahkan bisa dijadikan Undang-Undang (UU).
"Nanti kalau PP itu dirasa harus Dikuatkan di undang-undang, nanti kita bisa sama-sama menguatkannya dalam bentuk undang-undang," ujar Meutya. (Fah/J-2)
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh total
PRAKTIK penipuan daring belakangan ini kian meresahkan. Jumlah laporan korban penipuan daring dari waktu ke waktu makin meningkat.
Osaka Expo 2025: Cahaya lampu memecah gelap, menyorot perempuan menumbuk padi di lesung.
Di balik layar, ada kerja panjang dan aturan ketat yang memastikan akses tersebut aman bagi mereka, anak-anak kita, pengguna internet paling rentan
Kementerian Kominfo Digital terus berupaya membasmi kejahatan ini dengan melakukan pemblokiran konten yang merugikan, namun karena kejahatan tersebut terus muncul.
Kementerian Komdigi juga telah meluncurkan berbagai langkah strategis, termasuk Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)
Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Sugeng mengungkapkan bahwa saat ini internal Polri tengah mengalami gejolak akibat ketiadaan pegangan regulasi yang kuat bagi anggota yang berada di luar struktur institusi kepolisian.
PP ini tak hanya mengatur soal penindakan, tapi juga pencegahan judol.
Terdapat sejumlah penyesuaian tarif, utamanya pada komoditas batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, platina, dan timah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved