IPW: PP Penugasan Polisi di Instansi Lain Mendesak

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyelesaikan polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 merupakan bentuk tanggung jawab nyata Presiden dan DPR. Langkah ini dianggap mendesak guna meredam ketidakpastian nasib ribuan anggota Polri yang saat ini bertugas di kementerian dan lembaga negara.

Sugeng mengungkapkan bahwa saat ini internal Polri tengah mengalami gejolak akibat ketiadaan pegangan regulasi yang kuat bagi anggota yang berada di luar struktur institusi kepolisian.

"Polri perlu pegangan regulasi agar ribuan anggotanya di luar institusi tidak bergejolak. Dalam peribahasa, tidak ada akar, rotan pun jadi. Rotan di sini semestinya adalah Perppu atas UU Nomor 2 Tahun 2002, namun karena Presiden tidak mengeluarkan Perppu, maka PP menjadi jalan keluar yang harus diambil," ujar Sugeng dalam keterangannya, hari ini.

Baca juga : Pemerintah Buatkan PP untuk Perpol 10/2025, Kaporli Berterima Kasih

Sugeng juga menyoroti adanya ambiguitas dalam politik hukum negara jika membandingkan posisi Polri dengan TNI. Ia merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, khususnya Pasal 47 ayat 1, yang memberikan ruang bagi militer di wilayah sipil.

Menurutnya, polemik mengenai nasib anggota Polri di luar institusi seharusnya menjadi beban tanggung jawab Presiden dalam perspektif politik hukum nasional. Hal ini krusial agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan antar-aparat penegak hukum dan keamanan.

"Mau tidak mau, Presiden harus menerbitkan regulasi, apa pun namanya, untuk menyelamatkan nasib ribuan anggota Polri yang berada di luar struktur. Itu tanggung jawab pemerintah dan DPR, bukan semata-mata tanggung jawab Kapolri," tegas Sugeng.

Baca juga : Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 10/2025: Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil tanpa Pensiun Dini

Terkait perdebatan apakah aturan tersebut harus berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau perubahan Undang-Undang (UU), Sugeng menilai hal itu hanyalah persoalan teknis perundang-undangan. Baginya, yang terpenting adalah hadirnya payung hukum yang sah untuk melindungi karier dan posisi anggota kepolisian yang sedang ditugaskan di berbagai kementerian.

"Kritik terhadap keputusan Kapolri atas terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memang terjadi, namun jalan keluarnya kini ada di tangan Presiden. Pilihan instrumen PP atau UU hanyalah teknis, tujuannya tetap satu: kepastian hukum," pungkasnya.

Dengan adanya rencana penerbitan PP ini, IPW berharap gejolak di internal Polri dapat segera diredam dan penugasan anggota Polri di luar institusi memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dan selaras dengan kebijakan ASN maupun TNI.(P-1)