Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOALISI Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau Ifdhal Kasim menyebut Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Kesehatan telah memberi mandat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera memberikan layanan konseling dan intervensi farmakologi terhadap bagi para perokok aktif mulai dari usia anak hingga dewasa.
“Sebelum ada PP ini, anjuran atau kewajiban ini tidak diatur dengan jelas tapi sekarang ada kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan sarana konseling bagi perokok yang ingin putus merokok dan intervensi farmakologinya juga harus diatur. Oleh karena itu nanti setelah ada PP, semua rumah sakit baik di pusat dan daerah harus membuat berbagai konseling,” katanya di Jakarta, Jumat (2/8)
Sementara itu Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani menyampaikan bahwa pengesahan PP No.28 tahun 2024 merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan suara anak Indonesia yang disampaikan pada puncak hari anak nasional.
“Ini menjadi langkah ke depan untuk perlindungan anak bahwa forum anak nasional telah menyampaikan salah satu suara anak yaitu poin ke-3 bahwa masih banyak anak yang menjadi perokok aktif atau pasif dan korban penyalahgunaan narkoba dan juga adiktif lainnya. Lewat pengesahan PP ini, forum anak nasional memohon agar dioptimalkan regulasi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diadopsi dari prinsip hak anak melalui kerangka kerja Global,” jelasnya. (H-3)
Diskusi Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pada Juni 2023 nanti, tujuh aturan turunan UU TPKS bisa dituntaskan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak akan merusak ekosistem pesisir dan laut. Apa dasarnya?
PEMERINTAH diminta membuat Undang-Undang Keadilan Iklim untuk menekankan prinsip keadilan iklim dalam peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.
Generasi Beta: Pahlawan atau korban revolusi teknologi? Mari kita bahas.
Dalam dekade terakhir, masyarakat Indonesia mulai akrab dengan dunia digital. Mulai dari kakek-nenek hingga cucu telah melek teknologi informasi.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Kalian harus perbanyak minum air putih. Air putih bermanfaat baik untuk kesehatan kulit. Dengan asupan cairan tubuh yang baik maka badan dan kulit menjadi terwat.
Putri Catherine dari Wales mengumumkan sedang menjalani kemoterapi pencegahan untuk mengobati kanker. Tapi apa itu kemoterapi pencegahan?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved