Berita Terbaru Peraturan Pemerintah Hari Ini

Siapkan Aturan, Pemerintah Ingin Diaspora Mudah Kembali ke Indonesia

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memudahkan diaspora Indonesia kembali ke tanah air. 

DPI Tolak Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau di RPP Kesehatan

DPI menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. 

PP Terkait Dana Pensiun Atlet Segera Terbit

Isi PP yang dimaksud juga akan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan sebelum diberikan bonus. Sementara jumlah dana yang diberikan juga masih diperdebatkan.

Pemerintah Beri Tambahan Modal Rp6 Triliun untuk Wijaya Karya

PEMERINTAH memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun kepada saham perusahaan perseroan PT Wijaya Karya TBK.

Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Dengan menjadi peserta jaminan sosial, akan mendapatkan perlindungan dari risiko sosial ekonomi sepanjang beraktivitas dalam bekerja.

Revisi Perpres 55/2019 Tingkatkan Daya Tarik Investasi di Indonesia

Banyak aturan namun dampaknya dinilai belum terlihat secara signifikan.

Terimplementasi dengan Baik, Pemerintah Perpanjang Masa Evaluasi PP 36 Tahun 2023 Guna Menampung Lebih Banyak Masukan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa PP 36 Tahun 2023 tersebut sejatinya telah terimplementasi dengan baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Kemenkeu : Penghentian Penyidikan Pidana Cukai untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

Penerapan ketentuan sanksi administratif yang besar ini akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan penerapan sanksi pidana."

Aturan Penghentian Penyidikan Pidana Cukai Buka Ruang Tawar-menawar Perkara

menurut Herdiansyah, PP 54/2023 juga telah menyalahi ketentuan yang berlaku di atasnya, yakni UU tentang Cukai. 

Akademisi: Kenaikan Upah Minimum dalam PP 51/2023 Sudah Rasional

Mengawal penerapan Struktur dan Skala Upah ini penting supaya tercipta keadilan upah antar pekerja. Dengan upah yang adil antar pekerja maka akan tercipta kondusivitas

Ketua DPD Ingatkan Rencana Holding Perkebunan Tabrak PP 26/2021 dan UU Monopoli 

Dengan jumlah lahan yang melampaui batas maksimal dari PP 26/2021 tersebut, lanjut LaNyalla, maka usaha perkebunan milik BUMN akan sarat dengan praktek kartelisasi.

Akselerasi Penguatan ISPO untuk Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan

Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi meminta jajaran Ditjen Perkebunan agar memastikan diterapkannya sertifikasi ISPO tidak hanya menilai sektor hulu, namun juga industri hilir.

Aturan Turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Segera Dibahas Lintas Kementerian

Aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dijanjikan selesai pada September 2023.

Menkes Yakin Beberapa Aturan Turunan UU Kesehatan Rampung Bulan Depan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini bahwa aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa peraturan pemerintah dapat rampung pada bulan depan

Pakar Administrasi Negara Sebut Aturan Piutang Negara Perlu Diuji Materi 

PAKAR administrasi negara dari Universitas Brawijaya, Dewi Cahyandari, menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 patut dipertanyakan.

PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA, Tingkatkan Likuiditas Valas Dalam Negeri dan Menjaga Ketahanan Ekonomi

PP Nomor 36 Tahun 2023 disusun dengan semangat menjalankan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, serta dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional.

Struktur Tarif Cukai Kompleks Dorong Rokok Murah Makin Menjamur

Di tengah kenaikan tarif cukai setiap tahun, masyarakat masih punya banyak pilihan rokok dengan harga beragam, bahkan serbuan rokok murah semakin gencar.

Tarif PNBP Kementerian Pu-Pera dan Kementan Disederhanakan, Ini Rinciannya

PEMERINTAH menyederhanakan jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Pertanian.

Pemerintah Siapkan 107 Aturan Turunan Undang-Undang Kesehatan

"Kita secepatnya lah, PP ada 100, Perpres 2, dan Permenkes 5," kata Sudoyo kepada Media Indonesia

Asperindo Ungkap Permasalahan di Industri Jasa Pengiriman

ASOSIASI Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengakui bahwa saat ini bisnis jasa pengiriman barang tengah dihadapkan pada kondisi bisnis

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia