Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.
Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.
PEMERINTAH berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil diikutsertakan asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga di 2025.
Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memudahkan diaspora Indonesia kembali ke tanah air.
DPI menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
Isi PP yang dimaksud juga akan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan sebelum diberikan bonus. Sementara jumlah dana yang diberikan juga masih diperdebatkan.
PEMERINTAH memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun kepada saham perusahaan perseroan PT Wijaya Karya TBK.
Dengan menjadi peserta jaminan sosial, akan mendapatkan perlindungan dari risiko sosial ekonomi sepanjang beraktivitas dalam bekerja.
Banyak aturan namun dampaknya dinilai belum terlihat secara signifikan.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa PP 36 Tahun 2023 tersebut sejatinya telah terimplementasi dengan baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.
Penerapan ketentuan sanksi administratif yang besar ini akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan penerapan sanksi pidana."
menurut Herdiansyah, PP 54/2023 juga telah menyalahi ketentuan yang berlaku di atasnya, yakni UU tentang Cukai.
Mengawal penerapan Struktur dan Skala Upah ini penting supaya tercipta keadilan upah antar pekerja. Dengan upah yang adil antar pekerja maka akan tercipta kondusivitas
Dengan jumlah lahan yang melampaui batas maksimal dari PP 26/2021 tersebut, lanjut LaNyalla, maka usaha perkebunan milik BUMN akan sarat dengan praktek kartelisasi.
Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi meminta jajaran Ditjen Perkebunan agar memastikan diterapkannya sertifikasi ISPO tidak hanya menilai sektor hulu, namun juga industri hilir.
Aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dijanjikan selesai pada September 2023.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini bahwa aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa peraturan pemerintah dapat rampung pada bulan depan
PAKAR administrasi negara dari Universitas Brawijaya, Dewi Cahyandari, menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 patut dipertanyakan.
PP Nomor 36 Tahun 2023 disusun dengan semangat menjalankan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, serta dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional.
Di tengah kenaikan tarif cukai setiap tahun, masyarakat masih punya banyak pilihan rokok dengan harga beragam, bahkan serbuan rokok murah semakin gencar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved