Berita Terbaru Peraturan Pemerintah Hari Ini

PPD dan DAMRI Resmi Merger, Tingkatkan Konektivitas Transportasi

KINI, Perum Damri resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara. Hal itu setelah terbitnya PP Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan PPD ke Damri.

DPR Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.

Aktivis Dorong Adanya UU Keadilan Iklim. Ini Alasannya

PEMERINTAH diminta membuat Undang-Undang Keadilan Iklim untuk menekankan prinsip keadilan iklim dalam peraturan pemerintah.  

KLHK Sebut Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Tidak Rusak Ekosistem

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak akan merusak ekosistem pesisir dan laut. Apa dasarnya?

Greenpeace Indonesia Desak Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut

Greenpeace Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi Laut.

Juni 2023, Aturan Turunan UU TPKS Dijanjikan Rampung

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pada Juni 2023 nanti, tujuh aturan turunan UU TPKS bisa dituntaskan.

Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor Ditargetkan Berlaku Mulai Juli 2023

ATURAN baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2023. Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah 1/2019 juga disebut berjalan dengan baik.

Rawan Konflik di IKN, DPR Tolak Peraturan Pemerintah tentang HAT

Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan PP No 12 Tehuan 2023 bisa menimbulkan kesenjangan juga berpotensi mewariskan berbagai konflik, salah satunya konflik agraria.

Pemerintah Terbitkan PP No 12 Tahun 2023 untuk Memudahkan Penanaman Modal di IKN

PP No 12 Tahun 2023 ini mencakup lima lingkup pengaturan, yaitu terkait dengan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi. 

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia