Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEBIJAKAN pengupahan yang dilakukan oleh pemerintah di negara mana pun harus rasional dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Sebab tujuan akhir dari kebijakan pengupahan adalah untuk meningkatkan daya saing perekonomian suatu wilayah/negara.
Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Mohammad Dokhi menilai formula kenaikan Upah Minimum (UM) dalam PP 51/2023 merupakan jalan tengah antara formula yang pernah digunakan dalam PP 78/2015 dan PP 36/2021. Ia mengatakan, dalam kondisi tertentu PP 36/2021 cenderung memberatkan pihak pekerja, sedangkan pada PP 78/2015 cenderung memberatkan pihak pengusaha.
"Dengan formula kenaikan UM yang cenderung moderat (tidak memberatkan pengusaha dan tidak merugikan pekerja), saya berpendapat bahwa kenaikan UM dalam PP 51/2023 sudah rasional," ucap Dokhi di Jakarta, Jumat (24/11).
Baca juga: Kemenaker Yakin Upah Minimum 2024 akan Naik
Namun demikian, katanya, terdapat hal yang lebih penting dari pembahasan UM, yaitu bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengawal penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja yang bekerja lebih dari setahun di setiap perusahaan.
"Mengawal penerapan Struktur dan Skala Upah ini penting supaya tercipta keadilan upah antar pekerja. Dengan upah yang adil antar pekerja maka akan tercipta kondusivitas," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa kondusivitas dunia usaha merupakan syarat bagi peningkatan produktivitas di setiap perusahaan, sementara produktivitas akan meningkatkan daya saing perekonomian wilayah maupun daya saing nasional.
Baca juga: 25 Provinsi Tetapkan Kenaikan UMP, Terendah Rp35 Ribu, Tertinggi Rp223 Ribu
Ia pun menyayangkan para pemangku kepentingan karena dari tahun ke tahun telah menghabiskan energi pada pembahasan penetapan UM tanpa beranjak ke penerapan upah aktual (upah kesejahteraan) yang berkeadilan melalui SUSU di masing-masing perusahaan.
Menurutnya, jika hanya fokus kepada pembahasan UM, maka sistem pengupahan Indonesia selamanya akan kurang produktif karena pada level perusahaan tidak akan memulai penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas.
"Jadi ke depan mari kita tunjukkan itikad baik dari seluruh stakeholder terkait pengupahan dalam hubungan industrial, karena sistem sebaik apa pun tidak akan berjalan dengan baik tanpa iktikad baik dari para pemangku kepentinganya," ucapnya. (RO/S-3)
Dalam konteks pilkada, komunikasi ini meliputi interaksi antara peserta pemilihan, penyelenggara, serta masyarakat.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Kepolisian diminta tidak hanya menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak saja dalam menjerat pelaku.
Hal yang dikhawatirkan banyak negara, kata Mulawarman, adalah dampak konflik yang sangat mungkin meluas dan ditunggangi oleh banyak kepentingan, termasuk kepentingan kelompok teror.
Akademisi dari Ukraina dan Indonesia siap meluncurkan serangkaian proyek baru bersama-sama untuk meningkatkan kolaborasi akademik antara kedua negara.
Upaya sosialisasi nantinya dilanjutkan kerja sama dengan pengelola kebun raya di Indonesia agar peneliti bisa melakukan ekstraksi dengan metode Rames.
Diskusi Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pada Juni 2023 nanti, tujuh aturan turunan UU TPKS bisa dituntaskan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak akan merusak ekosistem pesisir dan laut. Apa dasarnya?
PEMERINTAH diminta membuat Undang-Undang Keadilan Iklim untuk menekankan prinsip keadilan iklim dalam peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved