Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

KLHK: Tersangka Perambah Tahura Bukit Mangkol Segera Disidang

Penyidik melimpahkan V alias A sebagai tersangka kepada Kejaksaan Negeri Koba untuk segera disidangkan.

Dugaan Oknum Penegak Hukum Bekingi Perusahaan Tambang Berpotensi Ganggu Integritas

Menurutnya, konsistensi dan ketegasan aparatur penegakan hukum menjadi kunci dari independensi lembaga peradilan.

Percepatan Implementasi UU TPKS Adalah Kebutuhan Bersama

Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2022 mencatat angka kekerasan siber berbasis gender (KSBG) meningkat dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus.

Bersih-bersih BUMN Erick Thohir Tumbuhkan Optimisme Penegakan Hukum Indonesia

Kasus tersebut antara lain kasus PT Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero) hingga penyelewengan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Kasus Pelecehan dalam KRL, KAI Commuter Ambil Langkah Hukum

KAI Commuter mengambil sikap tegas atas terjadinya dugaan tindak pelecehan di dalam KRL yang terjadi pada Jumat (15/7), sekitar pukul 16.10 WIB.

Sembilan Warga Sipil Tewas di Nduga, KSP Dorong Penegakan Hukum

Sembilan warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat penembakan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua.

Komitmen Penegakan Hukum Kunci Pemberantasan Pertambangan Tanpa Izin

APBI senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah menyampaikan data-data dan memfasilitasi upaya penegakan hukum untuk memberantas aktifitas tanpa izin tersebut.

Polda Metro Ungkap Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir

Tiga tersangka baru yang ditetapkan Polda Metro Jaya dalam kasus mafia tanah aktris Nirina Zubir, yakni Moch Syaf Alatas, Ahmad Efrilliatio Ordiba dan Cito.

Bamsoet: Publik Harus Percaya Polri Bisa Atasi Kasus Baku Tembak Polisi

Bamsoet juga menyatakan dukungan kepada Polri untuk menuntaskan kasus penembakan antar anggota polisi. Apalagi, Presiden Jokowi secara tegas meminta proses hukum dilakukan.

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco Minta Polri Usut Tuntas

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Diduga Dianiaya Majikan, PRT Mengadu ke Komnas Perempuan

Perempuan genap berusia 71 tahun tersebut mengaku mengalami kekerasan yang dilakukan majikannya.

Penegakan Hukum Pengambilan Mata Air Tanpa Izin Harus Disegerakan

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti bahkan mengingatkan, law enforcement harus disegerakan, guna menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pemanfaatan mata air.

Provinsi Banten Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih

Komitmen itu ditunjukkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Mewujudkan Provinsi Banten Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Pendopo Gubernur Banten.

Stranas PK: Cegah Korupsi dengan Penguatan Sistem Peradilan Berbasis Teknologi Informasi

SPPT-TI menjadi penting implementasinya karena penegakan hukum dapat berjalan optimal dengan dukungan teknologi informasi.

Penegakan Hukum Lemah pada Pelanggar Turunkan Kepercayaan Investor

Menurut Direktur Riset CORE), Piter Abdullah, kasus pelanggaran hukum yang lambat ditindak secara tidak langsung dapat menurunkan kepercayaan kalangan investor. 

Saat Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Bakal Tindak Buzzer Nakal

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, menyatakan akan menindak serta mengawasi pergerakan buzzer-buzzer politik di media sosial saat  tahapan Pemilu 2024.

DPR Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan UU TPKS

DPR menyetujui anggaran sebesar Rp100 miliar agar penanganan isu perempuan dan anak lebih maksimal.

Anggota DPR Minta Agar Pengambil Air Tanpa Izin Diproses Hukum

Aparat penegak hukum diiminta untuk bertindak tegas dengan memproses hukum pidana bagi perusahaan yang selama ini mengambil mata air untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Perusahaan Ambil Air Tanpa Izin Dapat Diproses Hukum 

Perusahaan yang tidak bisa menunjukkan izin pengambilan air, maka aparat penegak hukum harus segera memproses kasus tersebut.

UU TPKS Masih Perlu Promosi kepada Penegak Hukum

Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai (UU TPKS) masih perlu promosi kepada penegak hukum agar UU TPKS bisa dilakukan penyesuaian terutama dalam penerimaan laporan.

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia