Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
OKNUM jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) diduga mencoba memeras pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono, hingga Rp10 miliar. Terkait hal ini, putri pengacara vokal Alvin Lim, Kate Victoria Lim, meminta pemerintah mengambil tindakan terhadap persoalan ini.
Sebab, menurutnya hal seperti itu diduga bukan baru kali ini saja terjadi.
Apalagi, ayahnya sudah pernah mengungkapkan adanya oknum di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diduga menyalahgunakan kewenanganannya. Namun, kata Kate, sang ayah justru dipolisikan hingga 185 laporan polisi oleh jaksa se-Indonesia.
"Presiden Jokowi semoga sungguh-sungguh menegakkan hukum tak hanya sibuk politik. Penegakan hukum Indonesia amburadul. Dengan terkuaknya dugaan pemerasan itu, seakan membenarkan bahwa kejaksaan diduga sarang mafia," ujar Kate kepada wartawan, Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, jelas Kate, Menko Polhukam Mahfud MD sudah pernah mengungkapkan adanya mafia terkait penegakan hukum di Indonesia. "Pak Mahfud MD juga sudah bilang adanya mafia peradilan kok, jejak digital pernyataan beliau bisa dicari kok soal itu," ucapnya.
Menurut Kate, ayahnya yang kini dipenjara, merupakan korban dari mafia peradilan yang mencengkram Indonesia. Ia pun mengaku siap mengikuti jejak orangtuanya itu. "Papa saya berjuang sudah dipenjarakan, saya siap dipenjarakan demi menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia," kata Kate.
Kate menegaskan, dirinya takkan berhenti bicara hingga keadilan ditegakkan. "Apabila Presiden sepertinya merasa takut, saya harus berani karena sebagai masyarakat saya menjadi korban langsung kehilangan papa saya yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti bicara hingga ada perbaikan hukum," tegasnya.
Kate sendiri telah banyak berbicara di berbagai kesempatan untuk memperjuangkan kebebasan sang ayah, dan perbaikan dunia penegakan hukum. Ia sampai turun ke jalan berdemonstrasi dan tampil di sejumlah kanal YouTube populer.
Dirinya juga banyak berbicara di media massa, hingga sempat diliput media asing asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP).
"Pemerintah Indonesia disorot sebagai sarang mafia oleh media asing. Selain media Asia Tenggara, saya juga akan diwawancara media Perancis, agar seluruh dunia tahu bagaimana penegakkan hukum di Indonesia sebenarnya," tekad remaja 15 tahun itu. (OL-13)
Baca Juga: Jaksa Agung: Utamakan Hati Nurani dalam Pengawasan Jaksa
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved