Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
OKNUM jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) diduga mencoba memeras pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono, hingga Rp10 miliar. Terkait hal ini, putri pengacara vokal Alvin Lim, Kate Victoria Lim, meminta pemerintah mengambil tindakan terhadap persoalan ini.
Sebab, menurutnya hal seperti itu diduga bukan baru kali ini saja terjadi.
Apalagi, ayahnya sudah pernah mengungkapkan adanya oknum di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diduga menyalahgunakan kewenanganannya. Namun, kata Kate, sang ayah justru dipolisikan hingga 185 laporan polisi oleh jaksa se-Indonesia.
"Presiden Jokowi semoga sungguh-sungguh menegakkan hukum tak hanya sibuk politik. Penegakan hukum Indonesia amburadul. Dengan terkuaknya dugaan pemerasan itu, seakan membenarkan bahwa kejaksaan diduga sarang mafia," ujar Kate kepada wartawan, Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, jelas Kate, Menko Polhukam Mahfud MD sudah pernah mengungkapkan adanya mafia terkait penegakan hukum di Indonesia. "Pak Mahfud MD juga sudah bilang adanya mafia peradilan kok, jejak digital pernyataan beliau bisa dicari kok soal itu," ucapnya.
Menurut Kate, ayahnya yang kini dipenjara, merupakan korban dari mafia peradilan yang mencengkram Indonesia. Ia pun mengaku siap mengikuti jejak orangtuanya itu. "Papa saya berjuang sudah dipenjarakan, saya siap dipenjarakan demi menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia," kata Kate.
Kate menegaskan, dirinya takkan berhenti bicara hingga keadilan ditegakkan. "Apabila Presiden sepertinya merasa takut, saya harus berani karena sebagai masyarakat saya menjadi korban langsung kehilangan papa saya yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti bicara hingga ada perbaikan hukum," tegasnya.
Kate sendiri telah banyak berbicara di berbagai kesempatan untuk memperjuangkan kebebasan sang ayah, dan perbaikan dunia penegakan hukum. Ia sampai turun ke jalan berdemonstrasi dan tampil di sejumlah kanal YouTube populer.
Dirinya juga banyak berbicara di media massa, hingga sempat diliput media asing asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP).
"Pemerintah Indonesia disorot sebagai sarang mafia oleh media asing. Selain media Asia Tenggara, saya juga akan diwawancara media Perancis, agar seluruh dunia tahu bagaimana penegakkan hukum di Indonesia sebenarnya," tekad remaja 15 tahun itu. (OL-13)
Baca Juga: Jaksa Agung: Utamakan Hati Nurani dalam Pengawasan Jaksa
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved