Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendukung penuh seluruh upaya penegakan hukum terhadap penyelewengan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZNAS di seluruh Indonesia.
Menurut Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum, pengelolaan zakat oleh BAZNAS memegang prinsip 3A, Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.
"BAZNAS RI sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum terhadap penyelewengan dana ZIS, yang telah menodai nilai dan prinsip BAZNAS seluruh Indonesia. BAZNAS RI bersikap tegas dan tidak menolerir adanya tindak penyelewengan dana tersebut,” kata Mo Mahdum, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Ia mengatakan, hal itu sangat mencoreng kredibilitas dan semangat BAZNAS RI, yang selalu mengedepankan akuntabilitas dalam setiap kegiatan di BAZNAS seluruh Indonesia.
Menyikapi pemberitaan yang beredar mengenai dugaan penyelewengan dana di Bengkulu Selatan yang terjadi tiga tahun lalu, saat ini BAZNAS RI berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.
BAZNAS RI tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap kasus korupsi maupun penyimpangan dana di lingkungan BAZNAS seluruh Indonesia. Sejak awal kasus ini mengemuka, BAZNAS RI terus berkoordinasi dengan penegak hukum. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah memberhentikan tersangka kasus tersebut pada 2020.
Baca juga : ICONZ 2022 Dorong Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan
“Agar tidak terjadi fitnah maka kasus ini harus diselesaikan secara tuntas dan transparan. BAZNAS RI sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, memegang teguh prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI serta senantiasa memberikan layanan zakat agar aman dan tepat sasaran,” kata Mo Mahdum.
"Kami selalu berupaya penuh bagaimana menjaga kepercayaan publik, karena itu menjadi kunci utama menyukseskan berbagai program yang digulirkan BAZNAS RI untuk kesejahteraan umat," kata Mo Mahdum.
BAZNAS RI sebagai operator dan koordinator zakat nasional, terus meningkatkan standarisasi pengelolaan zakat menuju arah yang lebih baik. Hubungan BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota tidak struktural. Masing-masing daerah mengelola dana secara mandiri, sehingga dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS di daerah, dikelola langsung oleh BAZNAS daerah tersebut.
Selain itu, BAZNAS RI berharap kejadian itu tak mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS RI. Mo Mahdum memastikan pengelolaan dana umat zakat, infak, dan sedekah, yang dikelola BAZNAS RI dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tepat sasaran.
"BAZNAS RI mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum yang telah memproses kasus tersebut. BAZNAS RI juga minta kepada masyarakat untuk melaporkan manakala ada penyimpangan penggunaan dana ZIS, tentu harus disertai dengan bukti yang kuat," pungkasnya. (RO/OL-7)
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved