Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden menyerahkan wacana koalisi besar ke ketum partai politik, ia tidak ikut campur.
PDI Perjuangan dinilai arogan bila bergabung dengan koalisi besar namun memaksakan bakal calon presiden yang diusung mesti dari kader internalnya.
Partai Demokrat mengaku pesimistis koalisi besar akan terbentuk. Itu dilatarbelakangi banyaknya partai politik yang memiliki jagoan sendiri untuk diusung sebagai calon presiden di 2024.
PAN menempatkan posisinya bagaimana PAN mengomplementer dan mencari sosok paling memungkinkan yang memberikan pengaruh suara. Satu pilihannya adalah Erick Thohir.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 568.256 jiwa.
Sudah saatnya sistem proporsional terbuka dievaluasi. Hal itu dikemukakan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 Fritz Edward Siregar.
Partai Beringin Karya (Berkarya) mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta penundaan seluruh tahapan Pemilu 2024.
Setelah gugatan Prima dikabulkan PN Jakarta Pusat pada awal Maret lalu, kini giliran Partai Beringin Karya atau Berkarya yang mencoba peruntungan.
Salah satu permintaan Partai Berkarya kepada majelis hakim adalah menghukum KPU untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024.
PPP masih menjajaki komunikasi dengan Sandiaga dan Boy dan belum ada kepastian. Namun, PPP senang bila keduanya bisa menjadi kader.
Ketua Partai Demokrat di semua tingkatan se-Indonesia serentak mendatangi pengadilan negeri daerah masing-masing untuk menyerahkan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung.
Mantan Ketua KPU Arief Budiman sebut KPU sudah terbiasa hadapai perubahan regulasi di tengah tahapan
Sebab koalisi akan terbentuk jika partai-partai anggota koalisi bisa menegosiasikan kepentingan dan membentuk kesepakatan yang bisa mengikat kolektivitas atau kebersamaan.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai telah menggadaikan wibawanya setelah memutus dua perkara etis yang melibatkan anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
KETUA DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai koalisi besar yang digadang-gadang akan terbentuk dan direstui oleh Presiden Joko Widodo bukan masalah, asal terdapat kesamaan visi dan misi.
Kita akan semakin jelas dalam menghadapi Pemilu 2024 karena tidak ada keraguan bahwa pemilu ini gagal. Jadi isu-isu yang beredar tidak benar.
Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal menyebut sejumlah KPU kabupaten yang menyoalkan pergantian kepengurusan Prima berada di Papua, Papua Barat, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera.
Pengesahan Perppu pemilu dalam rapat paripurna DPR dinilai Mendagri memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengaku sedang berikhtiar dan tidak merasa terganggu dengan munculnya wacana terbentuknya koalisi besar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved