Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
Partai Demokrat mengaku pesimistis koalisi besar akan terbentuk. Pesimisme itu dilatarbelakangi oleh banyaknya partai politik yang memiliki ego besar dan ingin mengusung jagoan sendiri sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
"Saya pikir tidak mudah untuk bergabung semuanya," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Syarief mengatakan koalisi besar sejatinya sah-sah saja dibentuk. Tetapi perdebatan soal kader dari tiap-tiap partai yang ingin dicalonkan sebagai capres bakal jadi persoalan.
Baca juga: Puan Maharani: PDIP Setuju Ada Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Ini kan pilpres. Semua tokoh, semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka. Jadi pertanyannya, apakah partai tertentu itu mau merelakan, mau mengorbankan kadernya untuk tidak menjadi sesuatu? kan begitu," jelas Syarief.
Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketua umum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4). Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir dalam agenda tersebut. (Z-11)
Baca juga: AHY Tidak Terganggu Wacana Koalisi Besar
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved