Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PDI Perjuangan dinilai arogan bila bergabung dengan koalisi besar namun memaksakan bakal calon presiden yang diusung mesti dari kader internalnya. Jika hal itu terjadi, itu menandakan besarnya arogansi PDIP dalam berkoalisi.
"Persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Kamis (6/4).
Partai Gerindra dinilai sulit menerima syarat itu karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghendaki maju sebagai bakal capres. Senada dengan Golkar yang hingga saat ini terlihat ngotot memajukan Airlangga Hartarto.
Baca juga: Puan Maharani: PDIP Setuju Ada Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Prabowo Subianto sudah harga mati harus jadi capres. Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke koalisi besar. Golkar juga senada dengan Gerindra. Tentu hal itu juga akan menyulitkan keberlangsungan koalisi besar," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberikan daya tawar tinggi bila gabung koalisi besar yaitu mencalonkan kader PDIP menjadi capres. "Yang pertama, internal. Pasti. Pemenang posisinya capres, yes," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk
Isu terkait koalisi besar muncul setelah lima ketua umum partai politik (parpol) hadir dalam acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4).
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir dalam agenda itu. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved