Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PDI Perjuangan dinilai arogan bila bergabung dengan koalisi besar namun memaksakan bakal calon presiden yang diusung mesti dari kader internalnya. Jika hal itu terjadi, itu menandakan besarnya arogansi PDIP dalam berkoalisi.
"Persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Kamis (6/4).
Partai Gerindra dinilai sulit menerima syarat itu karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghendaki maju sebagai bakal capres. Senada dengan Golkar yang hingga saat ini terlihat ngotot memajukan Airlangga Hartarto.
Baca juga: Puan Maharani: PDIP Setuju Ada Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Prabowo Subianto sudah harga mati harus jadi capres. Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke koalisi besar. Golkar juga senada dengan Gerindra. Tentu hal itu juga akan menyulitkan keberlangsungan koalisi besar," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberikan daya tawar tinggi bila gabung koalisi besar yaitu mencalonkan kader PDIP menjadi capres. "Yang pertama, internal. Pasti. Pemenang posisinya capres, yes," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk
Isu terkait koalisi besar muncul setelah lima ketua umum partai politik (parpol) hadir dalam acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4).
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir dalam agenda itu. (Z-11)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved