Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disebut tak ikut campur dengan wacana koalisi besar. Kepala Negara menyerahkan urusan poros gemuk tersebut kepada para ketua umum partai politik (parpol).
"Jangan lupa loh bapak Presiden pesannya dengan sopan dengan etiknya bapak Presiden menyampaikan 'itu adalah kewenangan ketua umum masing-masing' nah kami menangkap itu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).
Di sisi lain, ia menekankan untuk membangun bangsa ke depan, harus saling gotong royong dan tak hanya sekadar koalisi besar. Pencarian pemimpin berikutnya membutuhkan figur yang mampu merangkul.
Baca juga: Paksakan Kadernya untuk Bakal Capres Koalisi Besar, PDIP Dinilai Arogan
"Membangun bangsa ini bukan soal efektivitas dan tidak efektivitas, bukan soal elektoral, untuk capres kalau koalisi besar nanti belum tentu capresnya bisa menang, bukan itu, tapi kebersamaan itu jauh di atas segala-galanya," ujar Said.
Said mengatakan PDIP juga membuka peluang untuk menjajaki pertemuan koalisi besar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga bersedia memfasilitasi pertemuan.
Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk
"Karena kami memang di PDIP sejak awal membangun bangsa itu tidak sendirian harus bergotong royong, maka kemudian Mba Puan menyampaikan dengan clear kemarin, mba Puan siap untuk jadi tuan rumah koalisi besar," ucap Said.
Namun, Said belum bisa memastikan waktu pertemuan itu. Puan disebut ingin konsep yang jelas dari koalisi besar yang belakangan digaungkan itu.
"Kemudian konsep besarnya seperti apa, bukan bertemu kami sudah membentuk koalisi besar, tapi publik kan harus disuguhi koalisi besar ini subtansinya ke depan akan seperti ini," kata Said.
Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketua umum parpol pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4). Adapun pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dwn Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga hadir. Sementara, Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri. (Z-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved