Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disebut tak ikut campur dengan wacana koalisi besar. Kepala Negara menyerahkan urusan poros gemuk tersebut kepada para ketua umum partai politik (parpol).
"Jangan lupa loh bapak Presiden pesannya dengan sopan dengan etiknya bapak Presiden menyampaikan 'itu adalah kewenangan ketua umum masing-masing' nah kami menangkap itu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).
Di sisi lain, ia menekankan untuk membangun bangsa ke depan, harus saling gotong royong dan tak hanya sekadar koalisi besar. Pencarian pemimpin berikutnya membutuhkan figur yang mampu merangkul.
Baca juga: Paksakan Kadernya untuk Bakal Capres Koalisi Besar, PDIP Dinilai Arogan
"Membangun bangsa ini bukan soal efektivitas dan tidak efektivitas, bukan soal elektoral, untuk capres kalau koalisi besar nanti belum tentu capresnya bisa menang, bukan itu, tapi kebersamaan itu jauh di atas segala-galanya," ujar Said.
Said mengatakan PDIP juga membuka peluang untuk menjajaki pertemuan koalisi besar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga bersedia memfasilitasi pertemuan.
Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk
"Karena kami memang di PDIP sejak awal membangun bangsa itu tidak sendirian harus bergotong royong, maka kemudian Mba Puan menyampaikan dengan clear kemarin, mba Puan siap untuk jadi tuan rumah koalisi besar," ucap Said.
Namun, Said belum bisa memastikan waktu pertemuan itu. Puan disebut ingin konsep yang jelas dari koalisi besar yang belakangan digaungkan itu.
"Kemudian konsep besarnya seperti apa, bukan bertemu kami sudah membentuk koalisi besar, tapi publik kan harus disuguhi koalisi besar ini subtansinya ke depan akan seperti ini," kata Said.
Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketua umum parpol pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4). Adapun pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dwn Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga hadir. Sementara, Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri. (Z-3)
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved