Berita Terbaru Pelanggaran Ham Hari Ini

Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Bentuk Tim Non-Yudisial Kasus HAM

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan angkat bicara mengenai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Keputusan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Kasus HAM Disesalkan Keluarga Korban

Tanpa adanya pengadilan HAM, negara hanya akan mengokohkan impunitas bagi para pelaku.

Publik Minta Jokowi Batalkan Keppres Pelanggaran HAM Berat

Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Jokowi Teken Keppres Pembentukan Tim Usut Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dengan ditekennya beleid tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di berat masa lalu menjadi perhatian serius pemerintah.

Warga Minta Pemerintah Gelar Pengadilan HAM Berat Paniai di Papua

Apabila pengadilan kasus pelanggaran HAM berat Paniai berlangsung di Papua, warga sekaligus korban bisa memantau jalannya persidangan, sebagaimana amanat dari UU Otsus Papua.

Kontras Sangsi Kualitas Calon Hakim Ad Hoc HAM

Kontras memberi nilai merah terhadap 31 orang calon hakim ad hoc yang telah lolos tahap adminsitrasi. Sedangkan dua calon hakim masing-masing diberi nilai hijau dan kuning.

BBC Bongkar Kekejian Tentara Inggris Bunuh 54 Tahanan Afghanistan 

Hampir seluruh target SAS dihabisi saat tidak membawa senjata. Pembunuhan di luar hukum ini telah merenggut 54 nyawa anggota Taliban dalam kurun enam bulan.

File Polisi Xinjiang Resahkan Etnis Uighur

JUTAAN etnis Uighur dan kelompok muslim lainnya di China, kembali resah setelah mengetahui isi pidato pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok.

188 Orang Daftar jadi Hakim AdHoc HAM Berat Paniai

"Jumlah pendaftar keseluruhan adalah 188 orang, terdiri dari 148 laki-laki dan 40 perempuan,"

Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Paniai Diperpanjang Tiga Hari

Berdasarkan data per Sabtu (25/6), ia mengungkap pendaftar yang sudah melengkapi syarat administrasi berjumlah 32 orang.

145 Orang Ikut Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Berat Paniai

MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

MA Masih Buka Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Berat Paniai

MA mengharapkan kandidat yang memiliki keahlian khusus seperti hukum HAM internasional

Aktivis Papua Ragu Kasus HAM Berat Paniai Bakal Tuntas

Kejaksaan Agung sendiri hanya menersangkakan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai.

Amnesty Heran Mahfud MD Sebut RI Bebas dari Masalah Papua

Padahal, di awal Juni, Amnesty mendapat laporan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai di berbagai kota/kabupaten wilayah Papua dan Papua Barat.

Berkas HAM Berat Paniai Dilimpahkan ke Pengadilan HAM Makassar

Kejagung menduga peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai terjadi karena tidak adanya pengendalian efektif dari komandan militer yang baik secara de jure maupun de facto.

Setengah Penduduk Belanda Yakin Ada Apartheid di Israel dan Palestina

Kebanyakan orang berpikir Israel harus berhenti membangun dan memperluas permukiman. Sebesar 56% setuju dengan pernyataan ini dan hanya 6% tidak setuju.

Polisi Aktif Calon Anggota Komnas HAM Bertekad Tuntaskan Kasus HAM Berat

"Dari visi tersebut saya berusaha untuk merumuskan misi, antara lain yang pertama memperkuat Komnas HAM ini untuk menuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,"

Mahkamah Agung Siapkan Lima Hakim untuk Sidang HAM Berat Paniai

"Sebagaimana diketahui, komposisi majelis hakim yang akan menangani sidang tersebut terdiri dari dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc (HAM),"

Kejagung Siap Buktikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Kejagung telah menyeret seorang purnawirawan TNI berinisial IS sebagai tersangka. IS merupakan perwira penghubung saat peristiwa Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014.

Kepada Kepala HAM PBB, Xi Jinping Bela Kemajuan HAM Tiongkok

Amerika Serikat dan anggota parlemen di negara-negara Barat lainnya telah menyebutnya pemerintah Tiongkok melakukan 'genosida terhadap muslim etnik Uighur.

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia