Jaksa Yakin Dakwaan Pelanggar HAM Berat Paniai Sesuai

SIDANG perdana dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai telah digelar di Pengadilan HAM Makassar, Sulawesi Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan dakwaan yang disusun terhadap terdakwa, yaitu perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu telah sesuai dengan alat bukti lain.

"Tim penuntut umum yakin bahwa pasal yang didakwakan terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu telah sesuai berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dalam perkara tersebut," kata Ketut melalui keterangan tertulis, Rabu (21/9).

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Isak dengan Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan huruf b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam hal ini, Isak selaku komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dinilai mengetahui pasukannya melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Baca juga: Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai Digelar Hari Ini

Pelanggaran itu berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan serangan yang meluas atau sistematik. Adapun bentuk serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan. Lebih lanjut, JPU menilai Isak tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut.

Selain itu, Isak juga didakwa melanggar ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan HAM. Dakwaan ini menjelaskan bentuk serangan yang ditujukan terhadap suatu penduduk sipil secara langsung berupa penganiayaan atas dasar paham politik ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang dilarang menurut hukum internasional.

Tim JPU terdiri dari jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Papua. Direktur Pelanggaran HAM Berat JAM-Pidsus Erryl Prima Putra bertindak sebagai ketua tim JPU.(OL-5)