Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai seharusnya menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sejak periode pertama. Sayangnya, Jokowi terkesan mengulur-ulur
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan janji menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu dinilai belum maksimal.
Mahfud berencana bertemu korban pelanggaran HAM berat saat ke Amsterdam dan Ceko.
DEKLARASI Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) Bukti dikritik karena Budiman Sudjatmiko dkk mendukung Prabowo Subianto, yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998.
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
Sejumlah aktivis 98 mengaku kecewa atas sikap Budiman Sudjatmiko, yang seolah memperlihatkan dukungannya untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Menurutnya, hal itu ditandai dengan ketidakmauan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat yang telah diselesaikan Komnas HAM
kajian tersebut berfokus pada pasal-pasal yang dibatalkan MK pada 2006 lalu. Termasuk diantaranya terkait pasal yang mengatur bahwa pelanggaran HAM berat yang sudah di-KKR-kan
AKADEMISI Universitas Syiah Kuala (USK) Herman RN menyatakan bahwa Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie sudah termasuk dalam situs sejarah meskipun belum ditetapkan secara resmi.
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari menyesalkan penghancuran tempat kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat di Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh.
PEMERINTAH akan melakukan upaya penyelesaian secara nonyudisial yang akan berfokus pada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penyiksaan di Rumoh Geudong.
Pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan dengan memberikan layanan kesehatan gratis dalam bentuk Jaminan Kesehatan Prioritas (JKP) hingga beasiswa.
Program pemulihan itu terdiri mulai dari sektor kesehatan, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, serta serta kesempatan kerja.
Penyelesaian planggaran hak asasi manusia berat jalur non-yudisial akan berfokus pada korban dan pemerintah tidak akan mencari pelakunya.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan menambah tim penyelidik eksternal untuk penyelidikan penetapan HAM berat kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.
Pemerintah didesak mengusut dua pelanggaran ham berat yang menyebabkan dua orang tewas akibat konflik tambang baru bara di Kalimantan Selatan.
Presiden Jokowi akan mulai menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu selepas perayaan Idul Fitri mendatang.
MK menggelar sidang lanjutan perkara nomor 89/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Selain penyelesaian kasus, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengingatkan tentang pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dari 11 rekomendasi yang diberikan tim PP HAM belum ada langkah konkret dari pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved