Berita Terbaru Pajak Hari Ini

Spanyol Rencanakan Pajak Hingga 100% pada Properti yang Dibeli Non-Penduduk dari Luar UE

Spanyol berencana mengenakan pajak hingga 100% pada properti yang dibeli oleh non-penduduk dari negara-negara di luar Uni Eropa, untuk mengatasi krisis perumahan.

CoreTax dan Teknologi AI, Solusi Canggih Deteksi Pengemplangan Pajak

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax) merupakan solusi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan dalam sistem perpajakan saat ini.

Target Pajak Tahun Ini Disebut tidak Realistis

TARGET penerimaan pajak sebesar Rp2.183,9 triliun di 2025 dinilai tak realistis lantaran terlampau tinggi jika dibandingkan dengan 2024.

Demi Dorong Kepatuhan Pajak, Komite Transformasi Digital segera Dibentuk

Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital yang merupakan bagian dari langkah reformasi sistem perpajakan.

Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target, PPh jadi Penyebabnya

Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengungkapkan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok Rp1.988,9 triliun, pajak penghasilan (PPh) kontraksi

PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Penuhi Rasa Keadilan

Keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya pada kelompok barang mewah, patut diapresiasi.

Kabinet Gemoy, Pemerintah Didorong Perluas Efisiensi Anggaran

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar pemerintah memperluas dan memperdalam efisiensi penggunaan anggaran.

Ulama Minta Prabowo Turunkan Pajak

Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.

Sudahi Saling Tuding Isu PPN

Lalu pemerintah juga didorong untuk memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM

Ekonomi tidak Baik-Baik Saja, Pemerintah kok Nekat Menaikkan PPN 12 Persen

Ekonom Celios, Nailul Huda, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, ia menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Pemerintah Bisa Batalkan PPN 12 Persen kalau Sayang Rakyat Kecil

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memiliki waktu dan ruang untuk membatalkan penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Beras Kena PPN 12 Persen? Ini Penjelasan Menko Pangan Zulhas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Soal PPN 12 Persen, Pesan PKB ke Rakyat: Dicoba Aja Dulu

Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta rakyat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandat memberlakukan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

Gerindra Sarankan PDIP Nyatakan Diri Sebagai Oposisi

Sikap PDIP yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan. 

Ini Daftar Barang dan Jasa yang Dikaji Kena PPN 12 persen

Terkait barang mewah, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12%.

Tembus Rp15,01 triliun, Penerimaan Pajak di Bali Diprediksi Lampaui Target

Penyediaan akomodasi serta penyediaan makan dan minuman menjadi dua sektor yang mengalami pertumbuhan pajak tertinggi, mencapai 57,09% (yoy).

Kompleksitas Perpajakan di Tahun Depan Disebut Cukup Tinggi

IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru

Core Tax Berlaku 1 Januari 2025 Berikut Penjelasannya

CORE Tax Administration System (CTAS) merupakan layanan dari otoritas pajak Indonesia yang sangat canggih untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

4 Kategori Barang dan Jasa Premium Ini Akan Dikenakan PPN 12 Persen, Berikut Daftarnya

Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan baru terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium.

Pepesan Kosong Kebijakan PPN Pemerintah

KEBIJAKAN pemerintah yang diumumkan pada Senin (16/12) siang mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya pepesan kosong belaka. Narasi pengecualian terhadap objek bahan pokok

Selamat Jalan Pak Kwik

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia