Berita Terbaru pajak Hari Ini

4 Masalah yang Ada di Sistem Pajak Coretax Menurut Ekonom UGM

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyampaikan persoalan Coretax belum berfungsi secara optimal.

Brasil Janji Balas AS jika Naikkan Pajak Barang Impor

BRASIL membalas ancaman Presiden Ameriksa Serikat (AS) Donald Trump untuk menaikkan tarif. Katanya, jika Trump melakukannya, ia akan membalasnya dengan api.

Coretax Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?

UNTUK modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak membuat sistem baru Coretax untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.

Investasi Indonesia Diyakini tidak Terpengaruh Global Minimum Tax

Penerapan pajak global minimum atau global minimum tax (GMT) di Indonesia tidak akan menurunkan investasi khususnya dari perusahaan global ke Tanah Air.

Luhut Binsar Pandjaitan: Core Tax Baru Mulai, Wajar kalau Banyak Masalah

Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak gaduh mengenai implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax yang mengalami masalah. 

Transisi Core Tax, Apindo Minta Jaminan Kelancaran Bisnis 

Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menekankan pentingnya jaminan kelancaran bisnis saat masa transisi sistem perpajakan ke core tax.

Keunggulan Core Tax Dibandingkan dengan DJP Online Sebelumnya

Aplikasi pajak terbaru diperkenalkan dengan nama Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Berikut keunggulannya dibandingkan sebelumnya.

Spanyol Rencanakan Pajak Hingga 100% pada Properti yang Dibeli Non-Penduduk dari Luar UE

Spanyol berencana mengenakan pajak hingga 100% pada properti yang dibeli oleh non-penduduk dari negara-negara di luar Uni Eropa, untuk mengatasi krisis perumahan.

CoreTax dan Teknologi AI, Solusi Canggih Deteksi Pengemplangan Pajak

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax) merupakan solusi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan dalam sistem perpajakan saat ini.

Target Pajak Tahun Ini Disebut tidak Realistis

TARGET penerimaan pajak sebesar Rp2.183,9 triliun di 2025 dinilai tak realistis lantaran terlampau tinggi jika dibandingkan dengan 2024.

Demi Dorong Kepatuhan Pajak, Komite Transformasi Digital segera Dibentuk

Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital yang merupakan bagian dari langkah reformasi sistem perpajakan.

Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target, PPh jadi Penyebabnya

Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengungkapkan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok Rp1.988,9 triliun, pajak penghasilan (PPh) kontraksi

PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Penuhi Rasa Keadilan

Keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya pada kelompok barang mewah, patut diapresiasi.

Kabinet Gemoy, Pemerintah Didorong Perluas Efisiensi Anggaran

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar pemerintah memperluas dan memperdalam efisiensi penggunaan anggaran.

Ulama Minta Prabowo Turunkan Pajak

Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.

Sudahi Saling Tuding Isu PPN

Lalu pemerintah juga didorong untuk memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM

Ekonomi tidak Baik-Baik Saja, Pemerintah kok Nekat Menaikkan PPN 12 Persen

Ekonom Celios, Nailul Huda, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, ia menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Pemerintah Bisa Batalkan PPN 12 Persen kalau Sayang Rakyat Kecil

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memiliki waktu dan ruang untuk membatalkan penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Beras Kena PPN 12 Persen? Ini Penjelasan Menko Pangan Zulhas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Soal PPN 12 Persen, Pesan PKB ke Rakyat: Dicoba Aja Dulu

Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta rakyat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandat memberlakukan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

Membangun Platform Fiskal Zakat-Pajak: dari Retorika ke Kebijakan

Malabahasa di Hari Merdeka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia