Berita Terbaru Pajak Hari Ini

Ekonomi tidak Baik-Baik Saja, Pemerintah kok Nekat Menaikkan PPN 12 Persen

Ekonom Celios, Nailul Huda, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, ia menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Pemerintah Bisa Batalkan PPN 12 Persen kalau Sayang Rakyat Kecil

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memiliki waktu dan ruang untuk membatalkan penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Beras Kena PPN 12 Persen? Ini Penjelasan Menko Pangan Zulhas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Soal PPN 12 Persen, Pesan PKB ke Rakyat: Dicoba Aja Dulu

Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta rakyat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandat memberlakukan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

Gerindra Sarankan PDIP Nyatakan Diri Sebagai Oposisi

Sikap PDIP yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan. 

Ini Daftar Barang dan Jasa yang Dikaji Kena PPN 12 persen

Terkait barang mewah, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12%.

Tembus Rp15,01 triliun, Penerimaan Pajak di Bali Diprediksi Lampaui Target

Penyediaan akomodasi serta penyediaan makan dan minuman menjadi dua sektor yang mengalami pertumbuhan pajak tertinggi, mencapai 57,09% (yoy).

Kompleksitas Perpajakan di Tahun Depan Disebut Cukup Tinggi

IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru

Core Tax Berlaku 1 Januari 2025 Berikut Penjelasannya

CORE Tax Administration System (CTAS) merupakan layanan dari otoritas pajak Indonesia yang sangat canggih untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

4 Kategori Barang dan Jasa Premium Ini Akan Dikenakan PPN 12 Persen, Berikut Daftarnya

Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan baru terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium.

Pepesan Kosong Kebijakan PPN Pemerintah

KEBIJAKAN pemerintah yang diumumkan pada Senin (16/12) siang mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya pepesan kosong belaka. Narasi pengecualian terhadap objek bahan pokok

Masyarakat Turut Bahas Kebijakan Perpajakan Kendaraan Bermotor di Jakarta

Bapenda DKI Jakarta berharap acara diskusi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya komunitas otomotif, terkait aturan pajak kendaraan bermotor. 

Pungutan Pajak Digital Tembus Rp31 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga 30 November 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp31,05 triliun. 

Pemerintah Targetkan Serap Belanja Rp517 Triliun di Akhir Tahun

PEMERINTAH menargetkan mampu melakukan belanja di Desember 2024 sebesar Rp517,85 triliun agar alokasi belanja negara dalam APBN terpenuhi. Itu merupakan selisih realisasi belanja negara

Pembedaan Tarif PPN Membuat Administrasi Pajak Kian Rumit

PEMBEDAAN perlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai bakal membuat kerumitan pada aspek pengaturan pajak.

Presiden Disebut Putuskan soal Tarif PPN Pekan Depan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nasib penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.

Jangan Bebani Masyarakat Kecil dengan Kenaikan Pajak

Hadi mengusulkan agar fokus utama dalam perbaikan sistem perpajakan adalah pada penyelarasan peraturan-peraturan yang ada agar lebih konsisten dan terintegrasi.

Bintang Harry Potter Rupert Grint Diperintahkan Bayar Pajak Rp 36 Miliar Setelah Kalah Banding

Rupert Grint, bintang Harry Potter yang memerankan Ron Weasley, diperintahkan untuk membayar £1,8 juta (sekitar Rp36 miliar) dalam pajak setelah kalah dalam banding terhadap HMRC. 

Luhut Pandjaitan: Ketentuan PPN 12 Persen masih Dibahas Pemerintah

Pemerintah masih membahas dan menghitung dampak kebijakan dari penundaan maupun penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025. 

Praktisi Perpajakan Apresiasi Sinyal Pemerintah Tunda Penaikan PPN

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal untuk menunda penaikan PPN sebesar 12% yang direncanakan berlaku 1 Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

Generasi (C)emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia