Pengamat Lihat Ada Tantangan Ekonomi Serius di Kinerja APBN 2025

Paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025, Senin (22/9), dinilai mengindikasikan masih adanya tantangan ekonomi yang serius. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut mencontohkan tekanan pada penerimaan PPN dan PPh badan.

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 31 Agustus tercatat Rp416,49 triliun atau turun 11,5% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi pajak penghasilan (PPh) Badan tercacat sebesar Rp194,2 triliun atau turun 8,7% dari periode yang sama tahun lalu.

"Perfect storm masih berlanjut, tercermin dari tekanan penerimaan PPN yang berarti konsumsi melambat, dan PPh badan artinya perusahaan khususnya manufaktur alami penurunan laba," kata Bhima kepada Media Indonesia, Senin (22/9).

Baca juga : Pemerintah Sepakat tidak Ada Tax Amnesty Lagi

Menteri Keuangan juga melaporkan defisit APBN 2025 per 31 Agustus sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Paparan Purbaya mengindikasikan adanya tantangan ekonomi yang serius sehingga dibutuhkan fiskal yang ekspansif tahun 2026. Yang terpenting sekarang adalah skala prioritas dimana fiskal ekspansif untuk jawab kebutuhan industri padat karya, UMKM, dan konsumen kelompok menengah ke bawah," ungkap Bhima.

Ia juga mendorong menteri keuangan lebih berani menggeser anggaran program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) yang serapannya masih rendah, atau alokasi ke Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih yang berisiko tinggi.

Baca juga : Menkeu Purbaya Tolak Wacana Tax Amnesty Baru

"Di sini peran Purbaya diuji. Fiskal ekspansif tidak sekedar belanja pemerintah makin besar dan defisit melebar namun berkaitan dengan kualitas pemulihan motor ekonomi," tegas Bhima.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan 8 September 2025 telah melayani 22,7 juta penerima. Sementara jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) 7.644. Adapun serapan realisasi anggaran untuk MBG per 8 September adalah Rp13 triliun atau 18,3% dari pagu Rp71 triliun.

"Jumlah ini terus meningkat dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis. Sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/9).

Untuk sebaran penerimanya, Sumatra 4,86 juta penerima, Jawa 13,26 juta, Kalimantan 1,03 juta, Sulawesi 1,70 juta, Maluku-Papua 0,52 juta, dan Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta. (E-3)