Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIE Jayakarta Saprudin mengatakan di tengah gempuran era digital dan tantangan ekonomi global, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Saprudin dalam seminar bertema “Digitalisasi UMKM: Strategi Ketahanan dan Daya Saing di Era Global” di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Saprudin, UMKM bukan hanya penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bersumber dari sektor UMKM. Ini membuktikan bahwa sektor ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, terutama di masa sulit seperti pandemi dan krisis global,” kata Saprudin.
Saprudin yang juga dikenal sebagai penggiat pemberdayaan UMKM dan Co-Founder PT Garuda Mitra Solusindo itu menekankan bahwa digitalisasi menjadi langkah strategis agar pelaku UMKM mampu bertahan dan berkembang di era globalisasi.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Dengan teknologi digital, pelaku UMKM bisa memperluas pasar tanpa batas, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar internasional,” ujar Saprudin.
Ia mencontohkan berbagai bentuk penerapan digitalisasi yang kini bisa dilakukan oleh pelaku UMKM, seperti promosi melalui media sosial, transaksi nontunai menggunakan QRIS, hingga pencatatan keuangan digital melalui aplikasi.
Namun, menurutnya, tantangan masih cukup besar. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses internet di daerah, dan minimnya pendampingan teknologi menjadi hambatan utama. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci sukses transformasi digital UMKM.
“Kita tidak bisa membiarkan pelaku UMKM berjalan sendiri. Diperlukan pendampingan berkelanjutan agar mereka mampu memahami dan memanfaatkan teknologi secara optimal,” tegasnya.
Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), digitalisasi pembayaran QRIS oleh Bank Indonesia dan OJK, serta pelatihan literasi digital bersama platform besar seperti Google, Grab, dan Tokopedia.
Saprudin menilai langkah tersebut perlu terus diperluas hingga ke pelosok daerah agar manfaat digitalisasi dirasakan secara merata. “Dengan digitalisasi yang inklusif, UMKM bukan hanya bertahan, tapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing global,” tutupnya. (H-3)
Surplus perdagangan yang dialami Indonesia selama 67 bulan berturut-turut, tidak serta-merta membuat perekonomian nasional kebal terhadap risiko geopolitik global.
Pemerintah mengklaim sukses menutup 2025 dengan capaian kinerja perekonomian yang tetap terjaga di tengah tantangan dinamika global.
Teknologi digital kian memainkan peran strategis dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ritel mikro di Indonesia.
WAKIL Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan UMKM.
REI memanfaatkan momentum kebijakan pemerintah dan geliat pasar yang menguat sebagai titik konsolidasi untuk merapatkan barisan menuju kebangkitan kembali sektor properti.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan perekonomian Indonesia terus mempertahankan momentum positif.
Mulai dari konser musik, pameran, hingga seminar dan olahraga, berbagai acara dari industri hiburan Tanah Air terus berjalan dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat.
Paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025, Senin (22/9), dinilai mengindikasikan masih adanya tantangan ekonomi yang serius.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, masyarakat dan pelaku usaha diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan.
PEMERINTAH secara resmi akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara
Prabowo mengatakan berbagai tantangan bangsa perlu dicermati. Misalnya, untuk pengendalian inflasi hingga upaya ketahan pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved