Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta menila langkah Komnas HAM yang memanggil BIN terkait polemik TWK KPK salah kaprah.
Go Erwin, mengaku pernah diminta tolong oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kementerian Sosial, Adi Wahyono, untuk menyerahkan uang sebesar Rp3 miliar ke pengacara bernama Hotma.
Menurut Harun, ada lebih dari lima kasus yang sudah bisa dilakukan OTT namun tersendat. Dia ogah memerinci kasus yang dimaksud.
KPK memanggil Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terkait dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel.
Empat saksi yang dipanggil yakni swasta Rober Wijoyo, wiraswasta M Natsir Kadir, dan dua PNS M Tasrif Mursalim dan Junaedi B.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjanjikan memberi sanksi pada ASN yang melakukan kesalahan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
Penyidik KPK memeriksa saksi PNS pada Kasi Pemeliharaan bidang Binamarga Dinas PUPR KBB Candra Kusumawijaya dan seorang wiraswasta Asep Lukman.
Tiga sekretaris pribadi mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo mengaku pernah diberikan uang masing-masing sebesar Rp5 juta.
Saat ini, Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Andri di Rutan Gedung ACLC KPK, dan Totoh Gunawan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba itu pun, dijerat pasal berlapis oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena telah melakukan tindak penyuapan.
Meski begitu, ia menilai alasan penyidikan kasus itu ditangani Bareskrim dan bukan oleh KPK masih dipertanyakan.
Polri mengungkapkan penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan pertama kalinya KPK dan Polri bersinergi dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Jika memang terbukti benar ada proses jual beli jabatan dalam pemilihan perangkat desa bahkan staf di kantor bupati, itu perbuatan amoral yang sangat memalukan dan memprihatinkan.
Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri memaparkan pihak dan modus dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Dalam OTT tersebut, turut ditemukan dan diamankan bukti berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dalam proses penghitungan.
Harun merupakan salah satu orang yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Dia tetap melakukan pemberantasan korupsi meski status pekerjaannya digantung KPK.
Hal itu agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun Bupati Nganjuk, sebagai kepala daerah, tengah menjalani proses hukum.
Informasinya, ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel itu adalah ruang sub bidang mutasi.
"Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Ali Fikri
KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Senin (10/5) dini hari.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved