Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan upaya paksa penggeledahan hari ini, Jumat (7/1). Kegiatan itu dilakukan satu hari setelah KPK menahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkap bahwa penggeledahan dilakukan di beberapa titik di wilayah Kota Bekasi. Tindakan tersebut, lanjutnya, sebagai upaya untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengamankan bukti-bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
"Saat ini, tim masih bekerja dan perkembangan selanjutnya akan kami informasikan," tandas Ali melalui keterangan tertulis.
Salah satu lokasi yang digeledah oleh penyidik KPK adalah ruang pendopo Wali Kota di Jalan Ir H Juanda, Bekasi Selatan.
Selain Rahmat, KPK juga menersangkakan delapan orang lain dalam perkara tersebut. Mereka antara lain Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Jumhana Luthfi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Buyamin, Mulyadi selaku Lurah Kati Sari, dan Camat Jatisampurna Wahyudin.
Berikutnya Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, Lai Bui Min selaku swasta, Direktur PT Kota Bintang Rayatri Suryadi, dan Makhfud Saifudin selaku Camat Rawalumbu.
Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu (5/1), KPK berhasil menyita uang senilai Rp5 miliar. Dari angka tersebut, Rp2 miliar di antaranya berada dalam rekening bank.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini mengukuhkan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi Plt Wali Kota Bekasi. Pengukuhan itu dilaksanakan di kediaman rumah dinas Ridwan di Bandung.
"Kami tadi menyerahkan surat pengangkatan beliau sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Dengan surat itu, maka beliau bisa melakukan pelayanan publik, menandatangani dokumen, hal yang bersifat hukum, karena tidak boleh ada kekosongan hukum," tandas Ridwan. (OL-8)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved