Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi melalui Sekretariat Daerah memastikan proses pelayanan publik terhadap masyarakat tetap berjalan, meski Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (5/1)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
"Program dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah pun tetap berjalan," jelasnya, Kamis (6/1).
Baca juga : Pemkot Bekasi Perpanjang PPKM Level 2 Hingga 17 Januari 2022, Ada Pengetatan Soal PTM
Ia mengungkapkan, masyarakat tetap dapat mengurus kebutuhannya ke perangkat daerah terkait seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas, rumah sakit pemerintah.
Kemudian Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, dan lainnya.
"Semua aparatur Pemkot Bekasi tetap melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," pungkasnya. (OL-7)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Uniknya, ramuan itu dibuat seperti serbuk dengan diblender atau diulek langsung seperti jamu biasanya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi pembersihan kali dan gorong-gorong tersebut.
Peran kepemudaan harus terus bersinergi dengan pemerintah dalam setiap momen sebagai penunjang keberhasilan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
Sembilan saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemotongan dana sejumlah aparatur sipil negara yang dilakukan wali kota Bekasi
Pemkot Bekasi juga akan melakukan pencegahan dan mengatasi aktivitas berkumpul atau kerumunan massa dan meniadakan acara live music.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved