Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK menemukan sejumlah uang pada saat operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Meranti Muhammad Adil, Kamis (6/4) malam.
Mereka yang terjaring OTT yang dilakukan KPK segera dibawa ke Jakarta dari Kepulauan Meranti.
Sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Riau disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan LHKPN, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memili 74 bidang tanah senilai Rp4,36 miliar.
KPK mengamankan puluhan orang dalam OTT di Kepulauan Meranti, Riau.
Ketua KPK Firli Bahuri memastikan penangkapan Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil sudah sesuai prosedur.
KPK kembali melakukan OTT. Salah satu yang ditangkap dalam operasi ini adalah bupati di Kepulauan Meranti, Riau.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini gugatan praperadilan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe akan ditolak hakim.
KPK membeberkan temuan hasil penggeledahan di rumah mantan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan sekaligus tersangka kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo.
Mantan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo mengaku bingung setelah dijadikan tersangka gratifikasi oleh KPK
KPK masih mendalami keterlibatan calon tersangka baru di kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
KPK menduga ada pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kecipratan duit haram dalam dugaan korupsi penyaluran dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
KPK menduga adanya penggunaan modus salah ketik dalam dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.
Kasus dari hasil OTT biasanya berupa penerimaan suap atau gratifikasi. Proses hukumnya pun dinilai mudah karena KPK cuma membuat bukti.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui KPK belum banyak mengungkap kasus besar dalam beberapa tahun terakhir.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia prihatin dengan kinerja KPK periode saat ini yang belum bisa mengungkap kasus-kasus besar atau big fish. Mereka kalah dalam persaingan dengan Kejagung.
Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk ketentuan pemidanaan delik Illicit Enrichment (peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak sah).
KPK meminta seluruh pejabat pemerintahan konsisten meningkatkan integritas. Perubahan menuju perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin demi mengembalikan kepercayaan publik
KPK menyerahkan uang Rp1,7 miliar ke kas negara. Uang tersebut berasal dari pembayaran pidana pengganti dan barang bukti milik koruptor.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo tidak suka jika aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024 hanya sekadar seremoni.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved