Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap anggotanya pada hari Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas dan Umum Basarnas, Hendra Sudirman saat ditemui di Kantor Pusat Basarnas di Jalan Angkasa, Kemayoran, pada Rabu 26 Juli sore.
Hendra menyampaikan pihaknya hingga kini belum mendapatkan informasi resmi dari KPK. Ia juga menyebut Basarnas akan kooperatif untuk mengikuti proses yang sedang berjalan di KPK.
"Kami membenarkan adanya penangkapan anggota kami oleh KPK. Dan kami mengetahui ini, informasi ini dari media karena memang sampai saat ini belum ada informasi resmi dari KPK terkait pada Basarnas, terkait penangkapan tersebut, kami kooperatif mengikuti dan menghormati proses yang sedang berjalan", ujar Hendra.
Baca juga: OTT Pejabat Basarnas, Nilai Pagu Alat Pendeteksi Korban Senilai Rp10 Miliar
Sejauh ini, pihak Basarnas belum mengetahui pihak mana saja yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun, internal Basarnas sudah mengonfirmasi kepada sejumlah keluarga bahwa ada yang belum kembali ke rumah pasca OTT KPK tersebut.
Sementara itu untuk langkah selanjutnya, pihak Basarnas masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.
Baca juga: Bertambah, Pihak Terjaring OTT Pejabat Basarnas jadi 10 Orang
"Untuk langkah langkah selanjutnya kita menunggu, kita menunggu pernyataan resmi dari KPK", tutup Hendra.
(MGN/Z-9)
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved