Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap anggotanya pada hari Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas dan Umum Basarnas, Hendra Sudirman saat ditemui di Kantor Pusat Basarnas di Jalan Angkasa, Kemayoran, pada Rabu 26 Juli sore.
Hendra menyampaikan pihaknya hingga kini belum mendapatkan informasi resmi dari KPK. Ia juga menyebut Basarnas akan kooperatif untuk mengikuti proses yang sedang berjalan di KPK.
"Kami membenarkan adanya penangkapan anggota kami oleh KPK. Dan kami mengetahui ini, informasi ini dari media karena memang sampai saat ini belum ada informasi resmi dari KPK terkait pada Basarnas, terkait penangkapan tersebut, kami kooperatif mengikuti dan menghormati proses yang sedang berjalan", ujar Hendra.
Baca juga: OTT Pejabat Basarnas, Nilai Pagu Alat Pendeteksi Korban Senilai Rp10 Miliar
Sejauh ini, pihak Basarnas belum mengetahui pihak mana saja yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun, internal Basarnas sudah mengonfirmasi kepada sejumlah keluarga bahwa ada yang belum kembali ke rumah pasca OTT KPK tersebut.
Sementara itu untuk langkah selanjutnya, pihak Basarnas masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.
Baca juga: Bertambah, Pihak Terjaring OTT Pejabat Basarnas jadi 10 Orang
"Untuk langkah langkah selanjutnya kita menunggu, kita menunggu pernyataan resmi dari KPK", tutup Hendra.
(MGN/Z-9)
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved