Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap anggotanya pada hari Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas dan Umum Basarnas, Hendra Sudirman saat ditemui di Kantor Pusat Basarnas di Jalan Angkasa, Kemayoran, pada Rabu 26 Juli sore.
Hendra menyampaikan pihaknya hingga kini belum mendapatkan informasi resmi dari KPK. Ia juga menyebut Basarnas akan kooperatif untuk mengikuti proses yang sedang berjalan di KPK.
"Kami membenarkan adanya penangkapan anggota kami oleh KPK. Dan kami mengetahui ini, informasi ini dari media karena memang sampai saat ini belum ada informasi resmi dari KPK terkait pada Basarnas, terkait penangkapan tersebut, kami kooperatif mengikuti dan menghormati proses yang sedang berjalan", ujar Hendra.
Baca juga: OTT Pejabat Basarnas, Nilai Pagu Alat Pendeteksi Korban Senilai Rp10 Miliar
Sejauh ini, pihak Basarnas belum mengetahui pihak mana saja yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun, internal Basarnas sudah mengonfirmasi kepada sejumlah keluarga bahwa ada yang belum kembali ke rumah pasca OTT KPK tersebut.
Sementara itu untuk langkah selanjutnya, pihak Basarnas masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.
Baca juga: Bertambah, Pihak Terjaring OTT Pejabat Basarnas jadi 10 Orang
"Untuk langkah langkah selanjutnya kita menunggu, kita menunggu pernyataan resmi dari KPK", tutup Hendra.
(MGN/Z-9)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved