Wali Kota Nonaktif Bandung Diduga Tentukan Pemenang Proyek Semaunya

Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana diduga ikut campur dalam pemilih proyek di wilayahnya. Ia diyakini memilih kontraktor yang memberi imbalan untuk menangani proyek.

Informasi tersebut diperoleh \setelah memeriksa pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi beberapa waktu lalu. Proyek yang dimainkan diduga bukan cuma satu.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan campur tangan dari tersangka YM (Yana Mulyana) untuk menentukan secara sepihak para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemkot Bandung," ujar juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu (21/5).

Baca juga: KPK Minta Saksi Kasus Suap di Mahkamah Agung Kooperatif

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari pengondisian tersebut pada tersangka YM dan kawan-kawannya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka usai menggelar OTT di Bandung, Jawa Barat. Mereka ialah Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepada Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi, dan Manager PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro.

Baca juga: Dadan Tri Gugat KPK Atas Penetapan Tersangka Kasus Suap di MA

Benny, Sony, dan Andreas sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan, Yana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (Z-11)