Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya.
"Jadi harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. Kalau ada implikasinya Terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu," ujar Syarief
Patroli dengan sandi Operasi Lintas Elang 20 itu akan digelar selama tujuh hari ke depan untuk mengawasi wilayah Natuna yang juga diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayahnya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan nelayan se-Nusantara siap berlayar mencari ikan meramaikan perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menyatakan bahwa isu Natuna tidak menggoyahkan jalinan kemitraan strategis antara negaranya dan Indonesia
Pernyataan Susi merespon pernyataan Ono terkait masuknya kapal Tiongkok ke perairan Indonesia setelah nelayan lokal tidak boleh menggunakan kapal besar dalam menangkap ikan.
Petualangan Tiongkok untuk mengambil Laut Natuna Utara akan terus berulang
Urusan investasi dan konflik Natuna adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak saling memengaruhi
Rapat itu diakuinya merujuk instruksi kepala negara terkait insiden pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) oleh Tiongkok di perairan Natuna.
Tim patroli gabungan mendatangkan sejumlah kapal lagi untuk menjaga perairan Natuna.
Demi mempertahankan perairan Natuna Utara dari kedatangan kapal asing dan penangkapan ikan illegal, tim TNI Angkatan Laut (AL) menambah pasukannya menjadi empat tim unit.
Meskipun gelombang laut tergolong tinggi, Kapal Orcha 01 tetap melaksanakan giat patrol rutin ke wilayah Perairan Laut Natuna.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai langkah pemerintah dalam menyikapi persoalan dengan Tiongkok di perairan Natuna sudah tepat.
Keberadaan sejumlah kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan sikap pemerintah menyangkut klaim Tiongkok atas Natuna tidak akan membuka kompromi.
Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan pemerintah, khususnya kementerian, harus satu suara dalam menghadapi masalah Natuna.
Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Mahfud juga mengatakan Indonesia dengan Tiongkok tidak dalam suasana perang terkait pelanggaran Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Kita sedang cari cara untuk mengeksplorasi migas di sana. Nanti kalau sudah ada strateginya akan segera saya umumkan,"
Nelayan membutuhkan perizinan yang mendukung kebutuhan selama melaut di Natuna. Salah satunya menyangkut operasional kapal 150 gross ton.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved