Hentikan Aksi Tiongkok di Natuna

PETUALANGAN Tiongkok di Laut Natuna Utara dinilai akan terus berlanjut atau berulang. Apalagi, sebelumnya pernah terjadi kasus provokasi dan pelanggaran yang sama. Tiongkok disebut pernah melakukan provokasi pada Maret 2016 dan pekan kedua Desember 2019. Provokasi yang sama kini diulang mereka.

Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan hal tersebut terus berlangsung. Penguatan armada penjaga pantai (coast guard) Indonesia di perairan Natuna harus ditingkatkan. Petualangan Tiongkok di Natuna pun harus segera diakhiri.

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan itu saat menanggapi pemberitaan mengenai manuver Tiongkok di perairan Natuna belakangan ini. Bamsoet mengatakan puluhan kapal ikan Tiongkok masuk secara ilegal ke perairan Indonesia dengan tujuan mencuri ikan. Kapal-kapal ikan itu masuk perairan Natuna dengan dikawal pasukan penjaga pantai Tiongkok plus kapal perang fregat untuk kegiatan IUUF (illegal, unreported, and unregulated fishing).

"Jadi, semacam rencana bersama mencuri ikan yang diketahui dan melibatkan organ resmi pemerintah Tiongkok," ujar Bamsoet, kemarin.

Selain itu, menurut Bamsoet, Tiongkok sudah angkat bicara dengan tegas menentang inisiatif Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017. Inisiatif Indonesia ini dikecam Beijing. Waktu itu, juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang, menilai penggantian nama itu tak masuk akal.

Untuk menghentikan provokasi Tiongkok, ia mendorong penguatan armada penjaga pantai Indonesia di perairan Natuna.

Komentar senada ditegaskan anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Nadjamuddin Ramly. Seperti dikutip medcom.id, Nadjamuddin mengatakan Indonesia tidak perlu bernegosiasi dengan Tiongkok terkait polemik di Laut Natura Utara. Tindakan Tiongkok di Natuna itu, menurut Nadjamuddin, jelas sudah menyalahi aturan. "Tidak ada kompromi di situ. Karena itu, harus bisa bedakan mana investor, pencuri, dan pemancing," kata Nadjamuddin, kemarin.

Ia menegaskan perairan Natuna sah milik Indonesia. Hal itu juga sudah diakui dalam penetapan zona ekonomi eksklusif oleh PBB, dan Tiongkok salah satu negara yang menandatangani.

Kerahkan F-16

TNI Angkatan Udara dilaporkan mengerahkan empat pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 16 ke perairan Natuna untuk melakukan patroli rutin. Patroli dengan sandi Operasi Lintas Elang 20 itu dijadwalkan digelar selama tujuh hari ke depan untuk mengawasi wilayah Natuna yang juga diklaim Tiongkok sebagai wilayah mereka.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pesawat Tempur F16 C milik skadron udara 16 wing udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin-Pekanbaru, mendarat di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (7/1/2020).

"Pada dasarnya kita menyiapkan pasukan, penerbang, dan armada pesawat yang akan selalu siap melaksanakan operasi. Itu tergantung perintah pimpinan, Panglima TNI," kata Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka, kemarin. (Dhk/RK/X-6)