Kapal Tiongkok masih Berkeliaran

DUA kapal penjaga pantai (coast guard) dan satu kapal survei Tiongkok hingga kemarin masih berkeliaran di wilayah yurisdiksi Indonesia, atau tepatnya di perairan Laut Natuna Utara.

Hal itu dikemukakan Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Nursyawal Embun, dalam wawancara dengan Metro TV tadi malam.

"Dua kapal ini merupakan coast guard yang sejak awal masuk ke wilayah Indonesia bertemu Bakamla pada 24 Desember 2019. Satu lagi kapal survei yang berada lebih ke utara," kata Nursyawal.

Nursyawal menambahkan ada beberapa kapal ikan Tiongkok yang juga masih melakukan aktivitas menangkap ikan di perairan Natuna Utara. Bakamla dan tim patroli gabungan sulit mendeteksi keberadaan semua kapal nelayan Tiongkok karena mereka sengaja mematikan radar.

"Ada penangkapan ikan yang dikawal coast guard mereka," lanjut Nursyawal.

Untuk mempertahankan perairan Natuna Utara dari serbuan kapal asing dan penangkapan ikan ilegal, TNI-AL mendatangkan lima kapal lagi untuk berpatroli di sana, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI John Lie 358, KRI Tarakan 905, KRI Sutendi Senoputra 378, dan KRI Teluk Sibolga 536. Bakamla pun mengirim satu lagi kapal patroli ke perairan Natuna Utara.

"Prinsipnya kami melakukan penegakan hukum di laut karena ini hal berdaulat bagi Indonesia," ujar Nursyawal.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono, meminta nelayan di Natuna tidak khawatir terhadap keberadaan kapal-kapal ikan asing ataupun kapal coast guard Tiongkok. "TNI menjaga nelayan, jangan ragu melaut."

Kadispen Koarmada I Letkol Laut Fajar Tri Rohadi menyatakan sampai kemarin belum ada laporan nelayan Indonesia diusir kapal asing. "Justru kita mengusir mereka. Jadi, nelayan jangan takut."

Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo menegaskan tidak gentar menjaga kedaulatan Indonesia. Tidak ada tawar-menawar dari Indonesia kepada Tiongkok atas hak teritorial di Natuna.

"Tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara kita," tegas Jokowi sebelum memulai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Sumber: NRC

Protes

Indonesia sudah melayangkan protes kepada Tiongkok atas pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal kapal nelayan mereka di perairan Natuna.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI juga memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan protes keras.

Di lain pihak, juru bicara Kemenlu Tiongkok Geng Shuang menjawab nota protes Indonesia dengan mengatakan bahwa negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Menurut Shuang, Natuna termasuk sembilan garis putus (nine dash line) yang ditetapkan Tiongkok. Sembilan garis putus itu diklaim sebagai wilayah historis Tiongkok di Laut China Selatan.

Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI mendesak pemerintah Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS atas hak berdaulat Indonesia di ZEE tersebut. (Ind/HK/BY/X-3)