Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DI tengah ketegangan antara Tiongkok dan Indonesia di perairan Natuna, Presiden Joko Widodo bertolak ke Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1). Ini merupakan kunjungan keempat Presiden Jokowi ke kepulauan paling utara Selat Karimata tersebut.
Pertama kali Jokowi menginjakan kaki di Natuna pada 23 Juni 2016. Saat itu, Jokowi hadir tidak lama setelah kejadian penembakan kapal nelayan Tiongkok oleh Kapal perang RI, yang diprotes Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Jokowi, saat itu, juga menggelar rapat terbatas (ratas) di atas KRI Imam Bonjol di perairan Natuna, seakan memberi penegasan bahwa kepulauan dan perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI).
Instruksi Jokowi saat itu jelas yaitu memerintahkan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan penjagaan di wilayah itu.
"Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut itu harus ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar atau kesiapannya," kata Jokowi.
Baca juga: Tidak ada Tawar Menawar Soal Natuna
Kali kedua Jokowi mengunjungi Natuna terjadi pada 6 Oktober 2016. Saat itu, Jokowi menghadiri beberapa agenda antara lain meninjau alutsista (alat utama sistem persenjataan) milik TNI Angkatan Udara (AU), dan berjalan kaki menuju lokasi parkir pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 di Apron Bandar Udara Rinai.
Saat itu, Jokowi sempat menaiki pesawat tersebut untuk memeriksa kecanggihan kokpit SU-30 dan menyempatkan diri untuk duduk di dalamnya dengan mengenakan helm tempur pesawat Sukhoi.
Setelahnya, Presiden Jokowi meninjau ‘static show’peralatan tempur yang digunakan dalam Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016.
Saat itu, TNI AU menurunkan hampir seluruh pesawat tempur andalan milik mereka, di antaranya ialah Sukhoi Su-27/30 (Skuadron Udara 11), F-16 (Skuadron Udara 3 dan 16), Hawk (Skuadron Udara 1 dan 12), T-50i Golden Eagle (Skuadron Udara 15), dan EMB-314 Super Tucano (Skuadron Udara 21).
Bukan hanya itu, Presiden dan ibu negara kala itu juga disuguhkan atraksi pesawat Hawk, T50i Golden Eagle, serta Super Tucano yang melakukan unjuk kekuatan dengan melakukan pengeboman sasaran di Laut Natuna.
Presiden Jokowi kembali untuk ketiga kalinya mengunjungi Natuna pada 19 Mei 2017. Kali ini, presiden hadir untuk menyaksikan secara langsung Latihan Perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI di Tanjung Datuk, Kabupaten Natuna. Namun, Jokowi tidak lama di Natuna karena pada hari yang sama bertolak kembali ke Jakarta.
Dan kali yang keempat, hari ini, Rabu (8/1), Jokowi kembali bertolak ke Natuna. Dalam agenda terjadwal, setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan. Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat lalu kembali ke Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (OL-2)
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved