Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
STAF Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyampaikan sikap Presiden Joko Widodo sangat jelas dan tegas terkait situasi di Natuna. Presiden tidak menginginkan adanya tawar menawar jika menyangkut kedaulatan.
"Dari Presiden jelas. Kita akan mempertahankan apa yang menjadi hak Indonesia," ujar Dini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1).
Pemerintah, lanjut dia, akan mengusut tuntas isu Natuna dengan berbagai pendekatan.
"Kita mau melalui diplomasi damai, namun kita juga akan tetap meningkatkan penjagaan di perbatasan Natuna," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo, Rabu (8/1), bertolak menuju Natuna, Kepulauan Riau, untuk melakukan kunjungan kerja.
Sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Baca juga: Jokowi Bertolak ke Natuna
Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di tempat tersebut, Jokowi akan meninjau jajar kapal dan bertemu dengan ratusan nelayan.
Setelah itu, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.(OL-5)
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved