Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Alhamdulillah, MUI menyatakan vaksin Sinovac suci dan halal. Semoga masyarakat semua bersedia divaksin. Apalagi Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang akan divaksinasi,"
"MUI sudah menetapkan kehalalan vaksin Sinovac. Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini,'' kata Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi
Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2020 ke BPJPH.
Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat, MUI pun resmi menetapkan fatwa bahwa vaksin racikan Sinovac halal dan suci.
Artinya vaksin ini boleh dipergunakan untuk seluruh umat selama terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.
Perencanaan matang secara teknis dan psikologis harus dikedepankan agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi.
Vaksin obat ini halal, suci sekaligus thayyib atau aman digunakan. Masyarakat tak perlu ragu soal kehalalan vaksin Sinovac
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa vaksinasi merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya covid-19.
Sekjen MUI Amiesyah Tambunan mengungkapkan vaksinasi covid-19 tidak berbeda dengan vaksinasi-vaksinasi virus lain yang sudah sering diberikan kepada masyarakat sebelumnya.
Selain sosok yang rendah hati, dalam pandangan Kiai Cholil, Syekh Ali Jaber juga tidak diragukan kecintaannya kepada Indonesia.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr H Amirsyah Tambunan MA mengatakan ulama dapat dilibatkan dalam melakukan deteksi dini radikalisme dan kekerasan.
K.H. Muhammad Cholil Nafis memastikan kehalalan dari vaksin Sinovac, dan MUI akan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muha,,ad Cholil Nafis memastikan kehalalan dari vaksin Sinovac, dan MUI akan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.
Umat muslim semestinya mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan alat pembayaran yang sah di Indonesia yaitu, rupiah.
"Itu karena kita ingin membuat negara kita dan anak didik serta warga negara menjadi warga yang toleran dan religius, bukan orang yang sekuler."
Indonesia harusnya menjadi negara yang religius, bukan mengarah ke sekuler.
Menurutnya, surat itu tidak lagi mencerminkan pendidikan jika pendidikan tidak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan.
Tenaga kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam pemberian vaksin demi memberikan perlindungan yang lebih optimal.
Majelis Ulama Indonesia menyampaikan sejumlah tanggapan kritis terhadap SKB tiga menteri yang kini menjadi polemik.
Pemerintah telah merespon secara bijak apa yang tengah diminta oleh masyarakat dan berbagai kalangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved