Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai peristiwa tersebut mengubah fungsi aparat menjadi menggebuki rakyat
"Celakanya, pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat sekarang mereka malah berubah fungsi menjadi menggebuki dan memukuli rakyat," kata Anwar melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9).
Menurut dia, peristiwa tersebut terjadi karena ada titik tekan dari kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada pengusaha besar. Selain itu, pemerintah juga disebut hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: DPR: Investasi Rempang Eco-City Jangan Hilangkan Hak Tinggal Masyarakat
"Yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya," ujar Anwar.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi di Rempang. Peristiwa di Rempang disebut tidak mencerminkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Kita tentu perlu mengingatkan pemerintah jika kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan saat ini sudah tidak lagi sesuai jiwa dan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945 tapi sudah sangat kental warnanya dengan apa yang ada dalam sistem ekonomi neo-liberalisme kapitalisme," ucap Anwar.
Baca juga: DPR Kembali Minta BP Batam Jelaskan Persoalan di Pulau Rempang Secara Terbuka
Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa ini terjadi lantaran warga menolak rencana investasi yang dilakukan pemerintah bersama pengembang. (Z-1)
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved