Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat akulturasi hanya bisa terjadi jika kita memiliki pikiran terbuka, hati yang terbuka, dan dada yang lebar.
Peluang percepatan pertumbuhan ekonomi lewat pemanfaatan ruang digital sangat terbuka.
Tertangkapnya pimpinan lembaga pendidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tengah dampak krisis global yang mengancam banyak sektor, sangat memprihatinkan.
Hari Konstitusi merupakan momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.
Dukungan tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia mampu mengatasi dampak krisis global dengan baik.
Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek jangka panjang. Sehingga, pengesahan PPHN diyakini menjamin kelanjutan pembangunan, meski kepemimpinan berganti.
"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"
Bamsoet menyebut kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina merupakan bentuk kenegarawanan dalam rangka melaksanakan tujuan negara melaksanakan ketertiban dunia.
"Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai."
"Motif tersebut melambangkan kerukunan. Adapun, hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan."
MPR RI mengusulkan IKN dimasukkan dalam PPHN sehingga pembangunan IKN bisa dilanjutkan. Sehingga siapapun presiden RI nantinya, program-program mengenai IKN tetap berjalan.
PERJUANGAN untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi hak-hak masyarakat adat perlu didukung dengan undang-undang.
Hasil survei Status Gizi Indonesia (SGI) 2021 menunjukkan 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting dan 1 dari 10 anak mengalami gizi kurang.
Drastisnya peningkatan ancaman itu, menurut Lestari, harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.
Ajakan Pemerintah agar pihak swasta ikut terlibat dalam penurunan angka stunting di Tanah Air harus diikuti dengan kesiapan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Judi menyebabkan penyakit sosial berupa lingkaran kemiskinan, kemaksiatan, dan kejahatan yang berkontribusi terhadap 10% hingga 15% kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menurut Lestari, sejumlah catatan itu harus segera direspons agar setiap warga negara mendapat perlindungan yang layak dan terhindar dari ancaman TPPO.
Pembahasan PPHN pasca pemilu 2024 lewat amendemen terbatas dilakukan untuk menghindari kekhawatiran publik tentang isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Politik kebangsaan merupakan sikap moderatisme di tengah perbedaan pandangan maupun gerakan politik.
SJSN harus berpijak pada tiga asas yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan dalam mewujudkan perlindungan sosial dari negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved