Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PELIBATAN masyarakat dalam mengakselerasi penurunan angka stunting harus disertai dengan transparansi pengelolaan bantuan dan langkah yang terukur dalam merealisasikan pemenuhan target kesehatan anak di Tanah Air.
"Menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan upaya yang cukup berat, sehingga memerlukan dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merealisasikannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8).
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di Indonesia mencapai 14% pada 2024. Hal itu berarti para pemangku kepentingan harus menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun.
Dalam rapat kerja percepatan penurunan angka stunting, Kamis (4/8), terungkap salah satu langkah yang akan dilakukan Pemerintah ialah mengajak masyarakat atau perusahaan swasta mengarahkan kegiatan CSR-nya untuk mengakselerasi penurunan angka stunting di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi.
Menurut Lestari, upaya Pemerintah melibatkan kalangan swasta berperan aktif menurunkan angka prevalensi stunting merupakan bentuk upaya menghidupkan semangat gotong-royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Baca juga: Orangtua Tentukan Keberhasilan Edukasi Gizi pada Anak
Rerie --sapaan akrab Lestari-- berharap, ajakan Pemerintah agar pihak swasta ikut terlibat dalam penurunan angka stunting di Tanah Air harus diikuti dengan kesiapan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sehingga, tambah Rerie, bantuan yang diberikan masyarakat dipastikan tepat sasaran dan berdampak positif pada program Pemerintah itu.
Langkah-langkah yang diterapkan Pemerintah dalam program penurunan angka prevalensi stunting, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga harus dipastikan mampu mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting di Tanah Air.
Sehingga, tegas Rerie, dibutuhkan keseriusan dan konsistensi para pemangku kepentingan dalam merealisasikan sejumlah program penurunan angka stunting di daerah masing-masing.
Karena, menurut anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya menurunkan angka stunting tidak hanya melalui pemberian tambahan gizi pada balita saja. Lebih dari itu juga harus dilakukan intervensi kecukupan zat besi pada remaja putri dan ibu hamil serta kecukupan gizi pada ibu hamil, untuk mencegah bayi yang lahir tidak kekurangan gizi sehingga mencegah pertambahan angka stunting.
Karena itu, ujar Rerie, dibutuhkan kolaborasi yang baik dari semua pihak dalam memastikan sejumlah program akselerasi penurunan angka stunting di Indonesia berjalan baik dan tepat sasaran. (RO/OL-16)
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved