Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai ajakan pemerintah agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dampak krisis global harus didukung dengan penuh semangat.
Menurut Lestari, seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (16/8), dukungan tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia mampu mengatasi dampak krisis global dengan baik.
Hal itu disampaikan menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, yang mengajak masyarakat agar menghadapi dampak krisis global saat ini dengan kehati-hatian dan kewaspadaan.
Sejauh ini, menurut Lestari, masyarakat dan pemerintah mampu menghadapi dampak krisis global dengan baik sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi relatif kuat. Ia mengapresiasi hal tersebut.
"Apresiasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang sejauh ini mampu menghadapi dampak krisis global dengan baik sehingga kita saat ini termasuk negara yang memiliki fundamental ekonomi relatif kuat," kata dia.
Bahkan, Lestari mengakui sejumlah pencapaian Indonesia dalam mengendalikan pandemi covid-19 sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya memang tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat. Di antaranya, pemberian 432 juta dosis vaksin covid-19 dan pengendalian inflasi 4,9% yang relatif rendah bila dibandingkan dengan inflasi regional negara-negara ASEAN yang berkisar 7%.
Baca juga: 3.200 Personel Amankan Upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka
Meski begitu, Rerie --sapaan akrab Lestari-- memandang peran serta masyarakat dalam menghadapi beragam dampak krisis global perlu dikuatkan, mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi.
Dia berharap konsistensi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat tercipta lebih banyak bidang agar bangsa ini mampu bangkit menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Contohnya, Rerie mengimbau agar keyakinan Presiden Jokowi terhadap kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola pandemi dapat menjadi modal dasar bagi seluruh masyarakat di Tanah Air untuk mengelola berbagai agenda besar nasional lainnya.
Dia mengatakan penghargaan International Rice Research Institute (IRRI) kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional harus menjadi cambuk bagi sektor lainnya dalam mengupayakan kesejahteraan bangsa.
Selain itu, ia memandang dukungan pemerintah dan DPR RI terhadap isu kesetaraan gender di Tanah Air harus diberikan secara konsisten.
"Upaya itu bisa dilakukan lewat merealisasikan sejumlah peraturan dan undang-undang yang memberi perlindungan terhadap perempuan. Namun hingga kini, prosesnya masih terhambat, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)," ujar Rerie. (Ant/OL-16)
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
PENGUATAN peran orangtua dibutuhkan dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved