NEWSTICKER

Berita Terbaru Mk Hari Ini

Ruhama-Shinta Minta MK Batalkan Kemenangan Ben-Pilar di Pilkada Tangsel
08/1/2025 12:28
Busyraa mengatakan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Ben-Pilar dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kubu Risma-Gus Hans Minta Pilgub Jatim Diulang tanpa Khofifah-Emil
08/1/2025 12:09
Triwoyono menyebut ada kecurangan pada Pilgub Jawa Timur yang memenangkan Khofifah-Emil. Ia mengatakan terdapat selisih suara yang lebar sebanyak 6.341.164 antara perhitungan KPU Jawa Timur
Hakim MK Harus Netral Tangani Sengketa Pilkada
08/1/2025 11:09
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya menghormati putusan MK. Ini dilakukan sebagai wujud kedewasaan demokrasi.
Kubu Risma-Gus Hans Tuding Manipulasi Suara Menangkan Khofifah-Emil
08/1/2025 10:58
Triwiyono menuding ada manipulasi suara dengan mengubah data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda.
Ini Jadwal Lengkap Sidang Sengketa Pilkada 2024
08/1/2025 10:47
Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga diketuai Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.
Anwar Usman Terjatuh, MK Jadwal Ulang Sidang Sengketa Hasil Pilkada
08/1/2025 10:40
Panel 3 terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat (Ketua Panel) dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
DPR Harus Serap Putusan MK Terkait Presidential Threshold Sebelum 2026
08/1/2025 10:33
Feri menilai bahwa keputusan MK merupakan yang memiliki sifat yang final, mengikat, dan wajib ditaati.
Sidang Sengketa Hasil Pilkada Dimulai Besok, MK Diminta Jaga Independensi Hakim
07/1/2025 19:32
MK akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH-Pilkada) atau sengketa pilkada 2024 mulai besok, Rabu (8/1). MK diminta jaga independensi hakim
Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold
07/1/2025 13:03
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
2 Daerah di Bengkulu tak Ikut Pelantikan Kepala Daerah Serantak
07/1/2025 10:33
Pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin-Yefri Sudianto telah diregistrasi MKRI dengan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 dijadwalkan sidang pada 10 Januari 2025.
Aturan Main Pencapresan Harus Segera Dikaji
04/1/2025 19:16
Maman menekankan tujuan utama mendirikan suatu negara ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berdemokrasi.
Setelah PT 0 persen, Muncul Wacana Capres Independen
04/1/2025 11:20
Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.
Presidential Threshold 0 persen Berlaku di Pilpres 2029
04/1/2025 10:15
Pemberlakukan PT 0% pada Pilpres 2034 dapat terjadi jika MK menyatakan secara eksplisit dalam putusan.
MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Terkait Kampanye Presiden pada UU Pilkada
03/1/2025 19:31
Suhartoyo meminta panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
309 Permohonan PHP Pilkada Lolos Pemeriksaan Berkas Menjadi Perkara
03/1/2025 16:06
Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.
MK Tolak Gugatan Penghapusan Kolom Agama di KTP
03/1/2025 15:16
MK menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara.
Ajak Publik Mekanisme Baru Pencalonan Presiden
03/1/2025 15:01
Terlebih, putusan itu keluar di tengah rencana merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Penghapusan Presidential Threshold Memurnikan Demokrasi
03/1/2025 14:58
Haidar menjelaskan bahwa putusan ini bisa saja membuat partai non parlemen memenangkan pemilihan presiden.
Pemerintah Bahas Implikasi Presidential Threshold
03/1/2025 13:25
Yusril memastikan pemerintah juga melibatkan seluruh pihak terkait. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pegiat pemilu.
Masa Jabatan Kades 8 Tahun Konstitusional
03/1/2025 13:21
Pasal 118 huruf e UU Desa selengkapnya berbunyi "Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”