Berita Terbaru Mk Hari Ini

MK Menolak Uji Materiil UU P3

Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 96 ayat (3) UU PPP. Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dicoblos Serentak, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pun Harus Bareng

Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

Calon Petahana Wajib Cuti Saat Maju Pilkada

Dalam upaya menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara.

MK Tolak Gugatan MAKI Tentang Capim dan Dewas KPK Dipilih Presiden

MK menilai apabila permohonan Pemohon dikabulkan, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap penerapan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK. 

NasDem Hormati Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam pembentukan norma yang merujuk pada undang-undang (UU) terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi 0

Fadli menyebut ada beberapa pesan perbaikan sistem elektoral di dalam pertimbangan tersebut. 

Kepala Daerah Baru Dilantik Maret

Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.

UU Ini Paling Disoal Rakyat

MK menangani sebanyak 240 perkara pengujian undang-undang pada tahun lalu.

MK Berusaha Adil Tangani Sengketa Pilkada 

Suhartoyo menilai bahwa dengan terjaganya independensi dan imparsial dalam penanganan perkara, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada sebuah lembaga peradilan MK.

KPU Hadapi 314 Sengekta Pilkada

Selain itu, untuk memperkuat pembuktian dan argumentasi KPU dalam menghadapi gugatan, Idham menjelaskan pihaknya telah membentuk tim hukum khusus.

Daftar Putusan MK Sepanjang 2024

Pada gugatan ini kata Suhartoyo, MK memutus bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada 2029 dan pemilu berikutnya.

UU Pilkada Paling Sering Digugat Sepanjang 2024

Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya. 

2024 Jadi Tahun Tersibuk MK

Terdapat 240 perkara pengujian undang-undang sepanjang 2024.

Paslon Legawa, Pilkada Kabupaten Bekasi Tanpa Gugatan ke MK

pilkada di  Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berjalan tanpa adanya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK Petakan Perkara PHP Pilkada untuk Minimalisir Konflik Kepentingan

MK memperkuat sistem persidangan dengan adanya pembagian seluruh perkara ke berbagai panel dengan pengawasan Majelis Kehormatan MK (MKMK).  

Perludem Kantongi Peta Konflik Kepentingan PHP Pilkada

Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.  

PPN 12 persen, PKB Sarankan Publik Gugat ke MK

Diketahui, kenaikan PPN 12% menuai pro kontra. PDIP tak sepakat dengan Pernyataan pemerintah untuk tetap memberlakukan PPN 12%. 

Tingginya Permohonan Sengketa Cerminkan Mutu Pilkada 2024

Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada. 

8 Sengketa Pilkada Kotak Kosong Masuk MK

Kabupaten Empat Lawang sebanyak dua perkara. Kemudian, Gresik, Kota Tarakan, Bintan, Pasangkayu, Ogan Ilir, dan Nias Utara.

Ratusan Permohonan Sengketa Harus Jadi Bahan Evaluasi Pilkada Mendatang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia