Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Ini Solusi Jika Pengambilan Keputusan PHPU Presiden di MK Buntu 

Mulai hari ini sidang PHPU digelar di Mahkamah Konstitusi. Delapan hakim akan menyidangkan, namun bagaimana kalau musyawarah dan voting tidak juga mencapai kesepakatan? Ini solusinya.

Anies Baswedan Harap MK Beri Keputusan Adil

Calon Presiden Anies Baswedan berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang adil terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

MK Harus Independen dan Bebas Tekanan Saat Tangani Sengketa Pemilu

Hakim MK didorong independen dan menyatakan bebas dari tekanan dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

377 Personel Polri Amankan Sidang Sengketa Pemilu di MK

Polri juga memberikan pengamanan khusus terhadap hakim MK selama perkara Pemilu 2024 itu berlangsung.

MK Siap Gelar Sidang Sengketa Pilpres

Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir pada PHPU Pilpres 2024. Keduanya bertemu terlebih dahulu di Markas Pemenangan Timnas Amin sebelum berangkat ke MK.

Anies Baswedan dan Cak Imin Bakal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan hadir pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024. Sidang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)

Besok MK akan Mulai Sidang Perdana Gugatan Pilpres

Sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Presiden 2024 terbagi dalam dua sesi. Masing-masing pemohon, akan diberikan kuota 12 kursi dan ditambah dua kursi tambahan untuk capres cawapres

KPU Sampaikan Jawaban di Sengketa Hasil Pemilu pada Kamis Lusa

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menyampaikan jawaban dalam sidang sengketa hasil pemilihan umum presiden-wakil presiden pada Kamis (28/3) mendatang.

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Paslon Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD di MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Rabu (27/3) besok. Sidang yang digelar pertama adalah sengketa hasil pilpres.

Perempuan Caleg Serba Terhalang Ajukan Sengketa Hasil Pemilu di MK

PEREMPUAN calon anggota legislatif (caleg) dinilai memiliki tantangan berlapis untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang Perdana Sengketa Pilpres Digelar Mahkamah Konstitusi Besok

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres pada Rabu (27/3).

MK Maksimalkan Tenggat Waktu Gugatan Pilpres

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan memaksimalkan tenggat waktu sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) yang batasi hanya 14 hari kerja. 

MK Patut Masuk Substansi Penyelenggaraan Pemilu, tidak Sekadar Sengketa Penghitungan

MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.

MK Sudah Terima 278 Permohonan Gugatan Sengketa Pemilu

MAHKAMAH Konstitusi (MK) sudah menerima 278 pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Permohonan sengketa akan dikaji terlebih dulu oleh MK sebelum disidang.

Urgensi Koalisi Gagasan

PESTA demokrasi telah usai. Layaknya di setiap hajatan besar, ada kabar buruk dan ada kabar baik.

PDIP Masih Percaya Hakim MK Bersikap Negarawan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto percaya masih ada hakim MK memiliki sikap negarawan. Hakim MK diyakini terpanggil menuntaskan tugasnya dalam menangani PHPU.

KPU Ancang-ancang Hadapi Sengketa Pemilu di MK

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI lakukan ancang-ancang guna menghadapi sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini Perbandingan Gugatan PHPU Antara Pemilu 2014, 2019, dan 2024

TIMNAS Amin dan TPN Ganjar-Mahfud MD telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilu 2024. Berikut perbandingan PHPU 2014, 2019 dan 2024:

Gugatan Pilpres 2024, MK Harus Pastikan Proses Persidangan Berjalan Terbuka

TIMNAS Amin dan TPN Ganjar-Mahfud MD telah mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu 2024. Salah satu permohonan adalah pemungutan suara ulang tanpa Gibran Rakabuming Raka.

Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong Dihapus, Komnas HAM Harap Kriminalisasi Tak Berulang

Komnas HAM berharap tak ada lagi kriminalisasi atas kebebasan berpendapat setelah MK membatalkan pasal pencemaran nama baik dan berita bohong.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia