Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Terkait PK Mardani Maming, Majelis Hakim MA Tak Boleh Intervensi

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan termasuk putusan dari peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming.

MA Beberkan Alasan belum Sikapi Rekomendasi KY Terkait Kasus Ronald Tannur

Ada asas putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya.

Sidang PK 7 Terpidana Kasus Vina bakal Hadirkan Saksi Kunci Baru

Adi adalah warga Kudus, Jawa Tengah yang mengaku melihat langsung peristiwa yang menewaskan sepasang kekasih itu.

KPK Minta MA Tolak PK Mardani H Maming

Permintaan KPK didasari lantaran alasan pengajuan alasan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Mardani H Maming tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat(2) KUHAP.

Tanpa Novum Baru, MA Dinilai Layak Tolak PK Mardani Maming

Hudi Yusuf menanggapi langkah peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi IUP Mardani H Maming.

Pakar: MA Harus Tolak PK Mardani Maming

Fickar merespons pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto terkait adanya intervensi dan cawe-cawe dalam PK Mardani Maming.

Terkait PK Mardani H Maming, Ini Kata MA

Salah satu dalil yang digunakan Mardani H Maming adalah kekhilafan majelis hakim terkait putusan kasus korupsi IUP Tanah Bumbu yang merugikan negara Rp104,3 miliar periode 2014-2020. 

Putusan MA Harus Linear dengan KY Soal Sanksi Hakim Pembebas Ronald Tannur

MA menunggu rekomendasikan Komisi Yudisial (KY) terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur

Tiga Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Layak Dipecat

Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, dinilai telah mengabaikan hati nurani

KY Rekomendasikan Tiga Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Dipecat

KY mengusulkan MA untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

KY Berupaya Kembalikan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan

Upaya ini dilakukan di tengah banyaknya respons publik terhadap putusan hakim yang dianggap kurang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pandangan LKSHK Terkait Putusan MK soal Syarat Usia Cakada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA

Panja RUU Pilkada menyepakati batas minumum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan

Kata Pengamat soal Celah Hukum Putusan MK soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Pengamat hukum Nasrullah  berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024 tidak memuat amar yang mengubah ketentuan terkait syarat usia calon gubernur minimal 30 tahun.

MA Tolak Gugatan Nurul Ghufron Terhadap Aturan Dewas KPK

Gugatan di MA ini merupakan salah satu perlawanan Ghufron atas persidangan etik yang menimpanya.

Peran dan Kontroversi Mahkamah Agung dalam Dinamika Politik Indonesia

MA sering menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional, terutama melalui putusan-putusan yang mempengaruhi kebijakan dan hasil pemilu. 

Hari Lahir MA, Skandal Hakim Agung dan Implikasinya

Mahkamah Agung (MA), yang lahirnya pada 19 Agustus, berfungsi sebagai penjaga terakhir keadilan di Indonesia. Namun, sejumlah hakim agung mencoreng nama baik lembaga yudikatif ini. 

Ironi Tunjangan Fantastis Hakim Agung Gazalba, Suap Jalan Terus

Tunjangan fantastis yang diterima Gazalba Saleh selama menjadi hakim agung sejak 2017 tidak menghalanginya untuk menyalahgunakan jabatan dan menerima suap.

Ikatan Notaris Indonesia Sebagai Wadah Tunggal Profesi Notaris di Indonesia

Putusan MA menyatakan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan Kemenkumham bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

MA Lakukan Pendekatan Sosial ke Masyarakat

Ma lakukan kegiatan bakti sosial ke masyarakat

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia