Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Yudisial sebagai pengawas pengadilan harus intensif dalam pengawasan dan turut melibatkan warga agar bisa menjadi subjek mencari keadilan ataupun objek.
Pembuatan RKUHP mendapat arahan politik dari tujuh presiden. Mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komisi III DPR RI tidak diam menanggapi kasus penembakan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen FS.
Diketahui, saat kasus kematian Brigadir J mencuat, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran sempat berpelukan dengan Ferdy Sambo, yang menangis dan merasa terzalimi.
Anggota DPR RI disebut ikut menerima suap untuk menghentikan kasus pembunuhan Novriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan angkat bicara mengenai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk memperkuat sinergi kedua lembaga.
PERNYATAAN Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, yang menuding Menkopolhukam RI, Mahfud MD, sebagai Menko Komentator disesali Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama.
"Tapi rasanya karena kami ini partai yang didirikan terinspirasi oleh Jokowi maka capresnya Pak Jokowi akan menjadi capres PSI di 2024,"
Mahfud mendorong agar Kejaksaan memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam menindak kasus kematian Brigadir J ini secara profesional.
"Biar dikonstruksi hukummya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa," kata Mahfud
Mahfud menjelaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinilai cepat, mengingat kasus tersebut yang memiliki kode senyap atau "code of silence".
"Tersangkanya sudah tiga dan tiga itu bisa berkembang. Pasalnya itu 338, 340. Yang baru ya pembunuhan berencana. Nanti itu akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi,"
Pemerintah tidak memberikan target waktu untuk menyelesaikan kasus Ferdy Sambo itu
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada kendala dalam pencairan tambahan anggaran untuk KPU terkait tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini.
Menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal agenda pemilihan umum (pemilu) 2024.
Mahfud mengajak masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap proses yang tengah berjalan.
Menko Polhukam Mahfud MD diminta membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Penunjukkan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas berlangsung hingga terpilihnya Menteri PAN-RB definitif. Keputusan itu menyusul wafatnya Menteri PAN-RB terdahulu, yakni Tjahjo Kumolo.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved