Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Presiden Joko Widodo buka suara terkait penahanan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK karena kasus korupsi.
Kepala Trigana Jayapura Toro membenarkan pesawatnya disewa, namun tidak diketahui siapa saja penumpangnya.
Orang nomor satu di Papua itu langsung diamankan di Mako Brimob Polda Papua yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penangkapan.
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan situasi secara umum kondusif pasca penangkapan Lukas.
Informasi penangkapan Lukas Enembe oleh KPK tersebut dibenarkan oleh Polda Papua.
KPK meyakini dokter di Jakarta mumpuni untuk memberikan penanganan medis ke Lukas.
KPK harus segera menahan Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerima suap demi menjaga muruah institusi.
Situs resmi Pemprov Papua memublikasikan kegiatan Lukas meresmikan sembilan kantor pemerintahan di wilayahnya.
Meski begitu, KPK tidak menutup kemungkinan kasus itu bakal berkembang. Apalagi, Lembaga Antikorupsi belakangan sibuk menelusuri aset Lukas.
Ali mengatakan Arsjad wajib menemui penyidik saat keterangannya dibutuhkan untuk mendalami kasus. Dia juga harus jujur saat ditanya-tanya penyidik.
Ia mendesak KPK untuk segera melayangkan panggilan ketiga kepada orang nomor satu Papua itu dan Lukas harus dinonaktifkan dari semua kegiatan pemerintahan.
Kado Natal yang dimaksud ialah kesungguhan lembaga antirasuah itu membersihkan korupsi di tanah Papua, terutama menuntaskan dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
Penyitaan itu dilakukan usai menggeledah salah satu kediaman pihak terkait perkara tersebut di Kota Batam pada Rabu (21/12)
Mengamati perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, tokoh perempuan dari Kabupaten Keerom, Ida Sokoy, mengatakan Gubernur Papua tentu tidak bertindak sendiri.
Dalam pengawasan penggunaan dana Otsus, pemerintah juga diminta melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat.
Kekhawatiran Jhon apabila kasus orang nomor satu Papua ini tidak segera dituntaskan, 5 hingga 6 bulan ke depan, Papua akan sangat disibukkan dengan urusan Pemilu.
Dirinya tidak mempermasalahkan Lukas menggunakan APBD Provinsi Papua sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
Sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan Otsus.
Pemuda lulusan Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura itu juga meminta KPK demi pertimbangan kemanusiaan dapat mengizinkan Gubernur Papua dapat kembali berobat ke Singapura.
Ada bupati dari Papua juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kemudian kabur ke Papua Nugini.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved