KPK Diminta tidak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

TOKOH muda Papua, Ali Kabiay, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengizinkan Gubernur Papua selaku tersangka kasus korupsi berobat ke Singapura, kendati dengan dalih kemanusiaan sekalipun. Sekjen Barisan Merah Putih ini menyarankan Gubernur Papua Lukas Enembe dapat melaksanakan pengobatan di dalam negeri, karena kualitas dokter dan rumah sakit-rumah sakit ternama di Indonesia seperti RSPAD Gatot Subroto dan RSCM tidak kalah dari Singapura. 

"Saya pikir kualitas rumah sakit yang di Singapura dengan yang di negara kita sama. Malah dokter-dokter kita yang di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Subroto, mereka memiliki kualitas yang tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri," kata Ali Kabiay yang juga Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua ini, di Jayapura, Jumat (9/12).

Diketahui, pekan lalu, tim kuasa hukum Lukas Enembe sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari KPK agar kliennya (Lukas Enembe) dapat berobat di Singapura. Atas permohonan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya masih mengusahakan agar Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dapat dirawat di dalam negeri. Kendati begitu, ia menyebut, ada peluang Lukas dirawat di luar negeri.

Ali Kabiay bahkan mencurigai permintaan tim kuasa hukum agar orang nomor satu Papua itu berobat ke Singapura memiliki agenda terselubung. "Jangan sampai yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum dari Bapak Lukas sampai membuat opini liar di masyarakat. Karena ada beberapa masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan beliau (Lukas Enembe) mau berobat ke Singapura, kemudian kabur. Karena, mohon maaf, ada bupati dari Papua juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kemudian kabur ke Papua Nugini, ke negara tetangga," ungkap Ali.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire ini juga meminta Lembaga antirasuah tidak memperlakukan Lukas Enembe terlampau istimewa mengingat selama kepemimpinan Lukas di tanah Papua telah menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat. Ali memberi contoh kekecewaan dimaksud, sebagaimana diungkapkan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap dalam video yang sedang viral saat ini. Dalam video tersebut Bupati Biak Numfor secara blak-blakan bicara terkait minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini. Ia menilai kebijakan anggaran dan program dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini terkesan mengabaikan Kabupaten Biak Numfor. Ali menilai ungkapan kekesalan seorang Bupati merupakan kekesalan bersama atas ketidakadilan pengalokasian anggaran pembangunan yang mereka rasakan.

"Karena mungkin selama ini pembagian dana Otsus (Otonomi Khusus Papua) tidak merata. Karena memang betul, bukan rahasia lagi bahwa memang pembagian dana Otsus, mohon maaf, di daerah wilayah-wilayah Saireri, Animha, Tabi, Bomberai, Domberai, kita dapat slot berbeda dengan mereka yang di wilayah-wilayah daerah pegunungan, misalnya Mepago dengan Lapago," kata Ali.

Ini berarti, imbuh Ali, selama ini Gubernur Papua tidak fokus melihat daerahnya sendiri. Karena itu, Ali meminta kepada pemerintah dan semua stakeholders, khususnya para pimpinan pusat partai politik di Indonesia, agar dalam melakukan rekrutmen calon pemimpin daerah untuk tanah Papua, agar benar-benar melalui proses screening yang ketat. "Perlu melakukan screening kepada pemimpin-pemimpin di Papua, itu penting sekali. Kita perlu di Papua itu pemimpin yang benar-benar mengamalkan Pancasila, cinta tanah air, itu penting sekali. Sehingga pemimpin itu menjadi pemimpin yang amanah, bisa memimpin bukan hanya untuk orang asli Papua saja, tetapi menjadi pemimpin untuk saudara-saudara kita yang lain dari seluruh Indonesia yang tinggal di Papua. Pemimpin harus seperti itu," tegas Ali Kabiay. (RO/OL-14)