Pemuda Gereja Kerom Minta Hasil Periksa Kesehatan Lukas Dibuka

BANYAK masyarakat Papua yang bersimpati terhadap kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Orang nomor satu Papua itu dikabarkan belum sepenuhnya pulih dari sakit yang sudah sekian lama dideritanya. Kondisi itu menyebabkan Lukas belum bisa melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan di Pemprov Papua. 

Karena kondisi itu pulalah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap Lukas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas Enembe, lembaga  antirasuah telah mengirim tim dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke Papua pada 3 November 2022. Tim dokter IDI telah memeriksa Lukas di rumah kediamannya di Koya Tengah, Jayapura. Namun hingga kini, hasil pemeriksaan kesehatan Lukas tersebut belum diumumkan ke publik.

"Kami masyarakat mau (kondisi kesehatan) Bapak Lukas yang sudah ada hasil pemeriksaannya bisa dibuka juga ke publik, supaya kami hamba-hamba Tuhan bisa mendoakan dia, supaya pulih. Karena kita berdoa sesuai dengan sakit yang ada. Kami hamba Tuhan kan harus begitu, mendoakan," kata Yunus Tabuni, S.Th, Ketua Biro Pemuda Gereja Injil Kingmi Klasis Keerom, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Pemuda lulusan Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura itu juga meminta KPK demi pertimbangan kemanusiaan dapat mengizinkan Gubernur Papua dapat kembali berobat ke Singapura sebagaimana permintaan tim kuasa hukum Lukas beberapa waktu lalu. Namun Yunus berharap biaya pengobatan ke Singapura tersebut tidak dibebankan ke APBD Provinsi Papua, tetapi sepenuhnya ditanggung oleh keluarga Lukas Enembe. "Kalau menyangkut itu (biaya pengobatan Lukas ke Singapura), dari saya tokoh pemuda, kalau Bapak Lukas punya uang banyak, pakai punya dia saja. Jangan gunakan uang dari APBD. Kalau dia tidak punya uang, baru bisa pakai (APBD Provinsi Papua) karena dia orang Papua juga, dia adalah pemimpin kita," pinta Yunus. 

Yunus juga mengomentari soal dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk peningkatan Kesehatan masyarakat Papua. Menurutnya, selama ini, masih banyak masyarakat kecil di kampung-kampung yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai, kendati untuk kepentingan itu sudah ada alokasinya dari dana Otsus. "Untuk Otsus jilid dua, masalah kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua perlu mendapatkan perhatian lebih dari bapak-bapak dorang pengelola anggaran. Masih banyak masyarakat di pedalaman sana yang kalau sakit tapi tidak bisa membeli obat karena tidak ada uang. Yang tidak bisa sekolah juga banyak," kata Yunus. (OL-14)