Berita Terbaru LHKPN Hari Ini

Lagi-Lagi Pejabat Abai Lapor LHKPN, Kali Ini Jumlahnya 11.114 

SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mobil Mercy Ridwan Kamil yang Disita KPK tak Tercatat LHKPN

Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.

Ternyata Royal Enfield Ridwan Kamil tak Ada di LHKPN, Apa Hukumannya?

Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.

Motor Royal Enfield Ridwan Kamil yang Disita KPK tak Tercatat LHKPN

Motor Royal Enfield Ridwan Kamil yang disita KPK karena diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank BJB ternyata tidak dicatatkan dalam LHKPN.

Lewat Batas Akhir, 13.710 Pejabat Tak Serahkan LHKPN

10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.

KPK Tunggu Direktur Utama PFN Ifan Seventeen Serahkan LHKPN

KPK menunggu Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Sebulan Setelah Dilantik, Deddy Corbuzer Belum Serahkan LHKPN

Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

108.869 Pejabat belum Lapor LHKPN, Pengamat: tidak Ada Ketegasan dari Presiden

108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024

Pengamat Sebut LHKPN Penting untuk Nilai Kewajaran Kepemilikan Harta

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan alat yang penting menilai kewajaran harta pejabat negara.

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Viral Anak Kapolda Kalsel Flexing, Toh Bapaknya Juga tak Lapor LHKPN

KPK meminta Rusyanto memenuhi kewajibannya meski, terlambat. KPK terbuka jika diminta membantu mendata kepemilikan asetnya.

Daftar Kekayaan Gubernur - Wagub Jabar, Dedi Punya 116 Tanah dan Bangunan

Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), per tanggal 20 Agustus 2024, total harta Dedi dilaporkan mencapai Rp12.851.243.199.

Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus, KPK Minta Segera Lapor LHKPN

Budi mengatakan, ada dua aturan yang mewajibkan staf khusus menteri menyerahkan LHKPN. Itu, berupa Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan).

KPK Segera Umumkan LHKPN Raffi Ahmad

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut rincian aset Raffi Ahmad sedang dalam proses administrasi untuk dipublikasikan.

Sudah Lapor LHKPN, Veronica Tan Punya Aset Senilai Rp24,3 Miliar

Veronica mengaku memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp488 juta. Lalu, dia mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp5,2 miliar.

Presiden Prabowo Tahu Mendikti Satryo Didemo Pegawai ASN

PRESIDEN Prabowo Subianto mengetahui terkait Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro yang didemo oleh pegawainya sendiri di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

Widiyanti Buka Suara Seusai Jadi yang Terkaya di KMP

Merespons itu, Widi mengaku telah melakukan pelaporan LHKPN sesuai prosedur.

Sudah Lapor LHKPN, Ini Total Kekayaan Mayor Teddy 

KPK mempublikasikan  LHKPN menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretariat Negara Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. Total aset dia mencapai Rp15,3 miliar.

Anak Buah Prabowo Paling Kaya Miliki Harta 5 T

Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Jika ditotal, aset dia senilai Rp5,43 triliun.

Semua Pembantu Presiden Telah Serahkan LHKPN

Sebanyak 123 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia