Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KPK mempublikasikan LHKPN menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretariat Negara Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. Total aset dia mencapai Rp15,3 miliar.
Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Jika ditotal, aset dia senilai Rp5,43 triliun.
Sebanyak 123 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
LHKPN juga berguna dalam penindakan korupsi karena dapat dijadikan informasi bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi rasuah.
KPK memberikan tenggat waktu sampai hari, Selasa (21/1) kepada pejabat baru di Kabinet Merah Putih untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK akan menghitung total pejabat, yang belum menyerahkan kewajibannya. Penyerahan ini cuma berlaku untuk bawahan Prabowo yang baru menjabat.
Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, didemo pegawai. Demonstrasi diduga lantaran Satryo melakukan kekerasan dan pemecatan sepihak terhadap aparatur sipil negara (ASN).
Budi berharap, para pembantu Kepala Negara tidak melupakan kewajibannya. Apalagi, batas akhir penyerahan tinggal tiga hari lagi.
Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.
Tercatat dari total 124 wajib lapor, sejumlah 101 telah menyampaikan LHKPN-nya, atau mencapai sekitar 81%.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Tessa mengatakan, LHKPN penting sebagai pengawasan pejabat negara, dan menyegah indikasi korupsi selama bekerja.
Presiden harus turun tangan secara langsung untuk memperingatkan para menteri dan kepala badan untuk segera memberikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN)
KPK tidak bisa memberikan sanksi secara khusus kepada para menteri dan kepala lembaga di kabinet Merah Putih yang belum mengisi LHKPN karena tidak ada regulasi
Budi mengatakan, klarifikasi penting untuk memastikan aset Raffi yang dilaporkan tercatat semua. Batas akhir penyerahan ditutup pada 21 Januari 2025.
Tessa meminta penyerahan berkas itu dipercepat. Sebab, batas waktunya sudah mepet.
Inspektorat Polri juga diminta aktif memantau pejabatnya terkait penyerahan LHKPN.
Menurut KPK ada sejumlah harta kekayaan Dedy Mandarsyah yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, KPK akan memanggil Dedy
Tingkat kepatuhan LHKPN pada 2023 mencapai 95,88%. Lalu, pada 2022 mencapai 95,47%.
Budi enggan memerinci cara pihaknya memeriksa aset Dedy. Masyarakat diperbolehkan memberikan data tambahan jika memiliki informasi soal aset ayah Dokter Koas Lady Aurelia Pramesti.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved