Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana menjadi salah satu menteri terkaya di Kabinet Prabowo-Gibran.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 9 Desember 2024, Widiyanti memiliki total harta kekayaan sekitar Rp5,4 triliun.
Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Widiyanti berupa tanah dan bangunan, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp152 miliar. Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Merespons itu, Widi mengaku telah melakukan pelaporan LHKPN sesuai prosedur.
“Kami telah melakukan semua itu dan sesuai prosedur. Kami sudah sampaikan itu pada Desember, jauh hari sebelum deadline,” ujar Widi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1).
Adapun Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19,4 miliar. Ia tercatat memiliki 7 unit mobil mewah dengan berbagai merek.
Selain itu, Widiyanti juga memiliki surat berharga sebesar Rp5 triliun.
Widiyanti Putri Wardhana adalah putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group, perusahaan besar yang aktif di berbagai sektor termasuk agribisnis dan pertambangan. (Ykb/I-2)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved