Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menanggapi adanya 108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024. Total, ada 418.431 pejabat yang diwajibkan menyerahkan data kekayaannya.
Menurut Herdiansyah, banyaknya pejabat negara, khususnya di level eksekutif yang belum melaporkan LHKPN merupakan sesuatu yang tidak mengherankan. Sebelumnya, sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto juga disorot karena belum melaporkan harta kekayaannya.
"Kalau kemudian tidak ada ketegasan dari level atas dalam hal ini presiden terkait bawahan-bawahannya, tidak mengherankan kalau di level bawah juga terjadi hal serupa, tidak taat pada lapor LHKPN," kata Herdiansyah, kepada Media Indonesia, Kamis (6/3).
Herdiansyah mengatakan LHKPN adalah alat untuk mendeteksi keluar masuk pendapatan atau harta kekayaan dari penyelenggara negara. Melalui LHKPN secara berkala, dapat dideteksi sejak awal apakah ada peningkatan kekayaan secara tidak wajar dari penyelenggara negara.
"Kalau kemudian mereka yang wajib melaporkan tapi tidak taat, bagaimana kita bisa melacak dan mempelajari harta kekayaan itu diperoleh dari mana, dengan apa, wajar atau tidak," pungkasnya. (Faj/M-3)
KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.
status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara.
"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"
KPK akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengaitkan tugasnya dalam melakukan penindakan.
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
pemerintah bakal melakukan tindakan tegas terhadap pelaku beras oplosan berdasarkan hasil temuan-temuan penyimpangan dalam beras.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan Indonesia cerah. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran logo dan tema HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7)
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved