Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
LHKPN Kadinkes Lampung Reihana mulai bermasalah sejak 2021
KPK mengungkapkan Reihana selama tiga tahun tidak melaporkan beberapa rekenging dan LHKPNnya dikerjakan stafnya.
Gubernur Lampung disebut memiliki tunggakan pajak kendaraan selama setahun terakhir. Bahkan, mobil dinas sejumlah pejabat lain di provinsi itu juga mengalami hal serupa.
KPK ternyata belum rampung mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana.
Bupati Bolaang Mongondow Lampung Diperiksa KPK
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana memenuhi panggilan KPK klarifikasi LHKPN, hari ini.
Kadinkes Lampung Reihana bakal diminta menjelaskan asal usul asetnya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Nominal rekening Endar juga dipastikan normal. Pahala juga tidak menyangkal istri Endar, Natasha Synne, juga memiliki kekayaan yang lebih banyak.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan agenda klarifikasi tersebut. Ini merupakan klasifikasi kedua bagi Endar.
"Jadi, sebelum klarifikasi KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN, pemeriksaan itu maksudnya apa? Itu harus melakukan pemeriksaan faktual
KPK memanggil Kadinkes Lampung Reihana terkait laporan LHKPN miliknya. Pemanggilan dilakukan pekan ini.
BANYAK pejabat tinggi negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian bahkan pimpinan instansi.
KPK) tidak bisa mengidentifikasi kepemilikan motor gede (moge) jenis Harley Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan. KPK menduga ia mengganti pelat nomor kendaraan tersebut.
KPK mengaku belum akan menggerakkan divisi penindakannya untuk mencari pidana asal dari dugaan pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan.
KPK menegaskan akan mengusut secara serius kepemilikan aset Achiruddin Hasibuan. Tim pemeriksa data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pun sudah dibentuk.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti hanya pada pemeriksaan AKBP Achiruddin Hasibuan tapi juga membongkar kemungkinan
Polda Sumut melibatkan Itwasda dan Propam untuk memeriksa ketidakwajaran rekening AKBP Achiruddin Hasibuan yang dibekukan PPATK.
Berdasarkan LHKPN, AKBP Achiruddin Hasibuan memiliki kekayaan senilai Rp467.548.644.
Setelah video penganiayaan anakanya viral, KPK akan memeriksa AKBP Achiruddin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang janggal.
Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku datang ke KPK menyerahkan data tamabhan dan konfirmasi aset miliknya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved